Breaking News:

Tudingan BPS Pakai Data Mafia tanpa Pembuktian bisa Timbulkan Kegaduhan

"Ini berkaitan isu sensitif dan krusial yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata Suparji

istimewa (dok pribadi)
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Prof Dr Suparji Ahmad. 

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai pihak yang menuding bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai luas lahan sawah tidak akurat dan dapat dipidanakan.

"Ini berkaitan isu sensitif dan krusial yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata Suparji dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Suparji mengatakan tudingan tersebut memerlukan pendalaman dan pertanggungjawaban lebih lanjut, apalagi hal itu merupakan asumsi pribadi yang belum dapat dibuktikan.

Untuk itu, ia mengatakan proses hukum dapat dilakukan agar terdapat kejelasan terkait validitas data BPS dan masyarakat tidak terpengaruh oleh polemik ini berkepanjangan.

"Kalau ada data valid bandingkan saja dengan data yang terungkap di publik dan sebenarnya supaya ada kejelasan," kata Suparji seperti dikutip dari Antaranews.com.

Sebelumnya, Menteri Pertanian 2014-2019 Andi Amran Sulaiman membeberkan bahwa 92 persen sampel untuk mengolah data lahan sawah yang diambil citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA) tidak akurat.

Amran Sulaiman mengakui bahwa masalah data lahan sawah yang berpengaruh pada berkurangnya distribusi subsidi pupuk harus diperbaiki.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS Hermanto mengatakan selama ini penyempurnaan data selalu melibatkan sejumlah kementerian lembaga terkait.

Untuk penyediaan data luas lahan sawah, BPS telah berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Setiap rapat pembahasan data juga selalu terdapat para pakar yang mencermati data-data sehingga semua data bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ia mengatakan, BPS selalu berusaha menjaga integritas negeri ini dengan data yang seakurat mungkin.

"Bagaimana mungkin sejumlah lembaga kredibel ini melakukan yang dikatakan sebagai mafia, dan kepentingannya apa? Kami BPS selalu berusaha menjaga integritas negeri ini dengan data yang seakurat mungkin," tegasnya.

Ia menjelaskan, ketika luas baku lahan berdasarkan data BPS menunjukkan ada 7,1 juta hektar, kemudian Kementan mengaku sudah mengecek dan menemukan ada selisih 136 ribu hektar, maka hanya 1,8 persen berbeda dari data BPS.

"Silakan maknai sendiri, apakah perbedaan 1,8 persen itu akurat, atau mafia?," tuturnya.

Editor: Ahmad Sabran
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved