DKI dan Pemerintah Pusat Jajaki Pengintegrasian Transportasi Umum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki pengelolaan transportasi bersama pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencana pengintegrasian transportasi umum ini sempat dibahas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (29/10/2019).

Kepada wartawan, Anies mengatakan rencana penggabungan pengelolaan transportasi umum ini dilakukan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat.

Dengan bermodalkan satu kartu elektronik, masyarakat bisa memakai angkutan umum JakLingko yang dikeluarkan DKI.

• Seluruh Angkutan Umum, Termasuk Commuter Line Bakal Dikelola DKI Jakarta

Di sisi lain mereka juga dapat menikmati kereta rel listrik (KRL) Commuter Line yang dikelola pemerintah pusat.

Anies mengakui, selama ini masyarakat yang memakai angkutan umum JakLingko tidak dapat beralih ke KRL Commuter Line, kecuali mengganti kartu yang dapat digunakan untuk naik kereta.

“Nah itu tadi dibahas, supaya pengguna kartu bisa menggunakan kendaraan yang dikelola oleh pemerintah pusat juga.

Hubungannya adalah supaya kereta api, Transjakarta kemudian angkutan umum lainnya itu berada di dalam satu sistem yang sama,” kata Anies di Balai Kota DKI pada Selasa (29/10/2019).

“Dengan demikian pengguna cukup memakai satu kartu bisa menikmati semua angkutan darat yang dikelola pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Anies menekankan koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat ini lebih kepada pengelolaan transportasi, bukan pembangunan infrastruktur.

Agar koordinasi ini berjalan efektif, DKI dengan Kementerian BUMN akan membentuk tim kecil yang bertugas menjadi pengelola transportasi tersebut.

“Jadi nanti bukan berbentuk badan lagi, tapi tim kecil yang bertugas membahas teknisnya, antara BUMN dengan BUMD kami. Dulu sudah ada (tim kecil), sekarang beliau (Erick) akan memimpin dan membuat supaya cepat selesai,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir enggan menjelaskan secara detail pertemuan pertamanya dengan Anies Baswedan.

Selain terlalu prematur, rencana penggabungan sistem transportasi ini juga perlu dibahas lebih mendalam antar dua instansi.

“Mungkin pada saat yang tepat baru kami bisa presentasikan total planning-nya agat tidak membingungkan masyarakat. Kalau kami menginformasikan yang salah, malah tidak baik. Kalau sudah konkret, sudah baik, biar pak Gubernur yang akan menyampaikannya,” ujar Erick.