Wisata

Dilema Perda KTR untuk Pelaku Industri Bidang Pariwisata yang Tergabung di PHRI Kota Bogor

Dari tingkat industri restoran sangat berdampak sekali karena biasanya orang yang merokok itu setelah habis makan.

Dilema Perda KTR untuk Pelaku Industri Bidang Pariwisata yang Tergabung di PHRI Kota Bogor
Warta Kota/Soewidia Henaldi
Ilustrasi - Puluhan orang terjaring razia kawasan tanpa rokok (KTR) yang digelar petugas gabungan Dinas Kesehatan dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Bogor, Selasa (24/5) pagi. Razia dalam rangka penegakkan Perda KTR nomor 12 tahun 2009 itu dilaksanakan di sekitar GOR Pajajaran. Tampak, sejumlah pelanggar sedang menjalani sidang tipiring. 

Sejak terbitnya Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang ditetapkan Pemerintah Kota Bogor menjadi dilema bagi pelaku usaha perhotelan dan restoran di kota pimpinan Bima Arya Sugiarto.

"Aplikasi Perda ini cukup menyulitkan, karena tamu-tamu yang berasal dari luar daerah cukup kaget. Kota ini ternyata ada aturan itu, sementara mereka mengakui bahwa peredaran rokok itu sendiri di pusat masih tetap ada dan didapatkan dengan mudah tapi ternyata di sini tidak bisa bebas," kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay di salah satu kafe Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Selasa (29/10).

Yuno mengaku, meski perda tersebut tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Bogor. Namun pihaknya merasa terkendala dengan Perda KTR, karena dalam praktiknya menyulitkan mayoritas anggota PHRI.

Menurutnya, tamu-tamu yang berkunjung kerap memprotes dengan adanya kebijakan itu. Terlebih jika tamu tersebut merupakan pejabat negara. Kebijakan itu membuat pihaknya menjadi dilema, sementara PHRI sendiri tujuannya adalah melayani.

"Mereka katakan kok bisa? ini kan hak asasi saya (tamu-red) dan peredarannya tidak dibatasi bahkan sampai sekarang juga tidak diharamkan juga oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), nah itu kadangkala staf kita ditingkat paling bawah merasa betul-betul sulit untuk memberikan penjelasan mengenai itu," jelasnya.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay (Warta Kota/Adi Kurniawan)

Lebih lanjut dikatakan dari 71 anggota PHRI di Kota Bogor sebagian hotel pernah mengalami pembatalan pesanan lantaran pengunjung mengetahui adanya aturan tersebut.

"Dari tingkat industri restoran sangat berdampak sekali karena biasanya orang yang merokok itu setelah habis makan itu mereka lebih kesulitan lagi. Lalu seperti pembatalan even-even tertentu," ujarnya.

Oleh karena itu Yuno berharap kebijakan tersebut untuk lebih disinkronkan dengan Kota Bogor yang disebut-sebut sebagai kota pariwisata dan sebuah industri untuk bisnis dilarang agar tidak terlalu banyak batasan, meskipun tujuan itu buat kesehatan.

"Tapi, balik lagi itu menjadi sebuah hak asasi dan hak individual. Kami di sini akan berbuat semaksimal mungkin untuk bisa kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor, tapi tentunya secara definisi dan logikanya, jangan sampai membebani kami. Perda KTR tidak perlu dihilangkan atau dibatalkan tapi kita perbaiki lagi termasuk tentang zona wisata karena tamu yang berkunjung itu bukan semua warga Bogor yang mengetahui tentang adanya Perda itu." imbuhnya.

The Jakmania Ajukan Protes ke Panpel Liga 1 Putri 2019 Dilarang Menyaksikan Laga Persija Jakarta

Skema Sudinhub Jakbar Saat Jalur Sepeda di Tomang Raya Masih Dilalui Pengendara Motor

Emil Elestianto Dardak Ungkap Keluhan yang Disampaikan Industri Rokok Terkait Rencana Kenaikan Cukai

Penulis: Adi Kurniawan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved