PROF LIPI Kritik Kebijakan Kontradiktif Jokowi: Janji Pangkas Birokasi Tapi Angkat Banyak Wamen

Baru lima hari dilantik jadi Presiden, Jokowi buat kebijakan kontradiktif. Di satu sisi ingin pangkas birokrasi, tapi di sisi lain angkat banyak wakil menteri.

PRESIDEN Joko Widodo akan memangkas birokrasi di Indonesia supaya bisa bekerja lebih cepat dan efektif.

Salah satu bentuk pemangkasan birokrasi itu adalah dengan menghilangkan jabatan eselon yang saat ini sampai level empat. 

"Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja," ujar Presiden Jokowi dalam pidato setelah dilantik menjadi Presiden, Minggu (20/10/2019). 

Tetapi, pernyataan Presiden Jokowi terkait pemangkasan birokrasi itu tak seiring dengan kebijakannya yang akan mengangkat sejumlah jabatan wakil menteri hanya 5 hari setelah dilantik jadi Presiden. 

Sejumlah calon wakil menteri kabinet Indonesia Maju mulai dipanggil ke Istana Kepresidenan oleh Presiden Jokowi, Jumat (25/10/2019) pagi ini.

• ‎Gaya Duduknya Saat Perkenalkan Menteri Jadi Viral, Jokowi Mengaku Tidak Kesemutan

• Siang Ini Jokowi Bakal Lantik 11 Wakil Menteri, Ketua Umum Projo Dipanggil ke Istana

Sedikitnya 12 orang telah dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk mengisi posisi wakil menteri kabinet Indonesia Maju di 12 kementerian.

Langkah Presiden Jokowi angkat wakil menteri dikritik secara tajam oleh guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Prof Syamsuddin Haris melalui akun twitter menyebut kebijakan Presiden Jokowi tersebut sangat kontradiktif. 

"Di satu pihak eselon birokrasi dipangkas agar lbh ramping dan efektif, tapi di pihak lain kabinet menjadi lbh gemuk dgn pengisian jabatan wakil2 menteri. Apakah ini tidak kontradiktif pak @jokowi," tulis Syamsuddin Haris di twitter.

Jokowi akan Pangkas Birokrasi