Kabinet Jokowi

Plt Ketua Umum PPP Bicara Pemindahan Ibu Kota Baru Saat Dipanggil Jokowi

PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa diminta membuat perencanaan di sektor perekonomian.

Plt Ketua Umum PPP Bicara Pemindahan Ibu Kota Baru Saat Dipanggil Jokowi
TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO
Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa seusai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). 

PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa diminta membuat perencanaan di sektor perekonomian.

Hal itu ia ungkapkan setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Saya di bidang perekonomian dalam hal bagaimana menyusun perencanaan itu," ucap Suharso Monoarfa.

Ini Nomenklatur Kementerian yang Bakal Berubah, Kementerian Pemuda dan Olahraga Jadi Badan Khusus

Ketika ditanya apakah akan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Monoarfa tidak menjawab, karena akan secara resmi diumumkan oleh Jokowi.

"Besok diumumkan, tadi saya juga diminta untuk menyiapkan roadmap dalam sidang kabinet perdana, menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu (perencanaan pembangunan)," paparnya.

Suharso Monoarfa juga mengaku berbicara pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan Jokowi, di mana nantinya akan dibentuk satu badan untuk menangani proses tersebut.

Mabes Polri Akui Tito Karnavian Kemungkinan Bakal Dapat Jabatan Baru dari Jokowi

"Nanti Presiden akan membentuk badan otorita untuk ibu kota baru, mungkin di akhir tahun ini (dibentuknya)," ungkap Suharso Monoarfa.

Suharso Monoarfa juga mengaku masih diperbolehkan menjabat sebagai pimpinan PPP, meski menjabat menteri Kabinet Kerja Jilid ll.

Saat ini, Suharso Monoarfa menjabat Plt Ketua Umum PPP menggantikan M Romahurmuziy (Romi) yang tersandung kasus dugaan korupsi di Kementerian Agama.

Adian Napitupulu Tolak Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Iwan Fals Bilang Langka

"Kata Presiden tidak apa-apa," ucap Suharso Monoarfa ketika ditanya apakab diperbolehkan menjabat pimpinan PPP oleh Presiden jika menjadi menteri.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved