Pidato Jokowi Setelah Dilantik Tak Bahas Korupsi, Ini Kata KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal pidato Presiden Jokowi yang tak menyinggung soal pemberantasan korupsi seusai dilantik pada Minggu (20/10/2019).

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Jokowi boleh saja tidak menyebut soal pemberantasan korupsi.

"Lebih baik tidak disebut tapi dilaksanakan, daripada disebut-sebut tapi tidak dilasanakan."

• FOTO-FOTO Barang Bukti Rencana Kerusuhan Pelantikan Jokowi-Maruf Amin, Ada Ketapel Hingga Gotri

"Jangan skeptikal dulu atas pidato itu," kata Saut Situmorang kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Akan tetapi, Saut Situmorang menekankan praktik pemberantasan korupsi harus masuk dalam mimpi Indonesia di tahun 2045, karena jika tidak, mimpi itu bisa bergeser ke tahun 2500.

"Jadi praktik pemberantasan korupsi ikut di dalamnya, kalau tidak ya mimpi 2045 bisa geser ke 2500, misalnya."

• Maruf Amin Tak Takut Jadi Wakil Presiden ke-13, Malah Berharap Keberuntungan

"Jadi kita semua harus sepakat dulu dalam pidato termasuk di dalamnya penegakan hukum dan lembaga antikorupsi yang kredibel," tuturnya.

Saut Situmorang mengatakan, dalam mimpi 2045 itu secara implisit terkandung niat untuk memberantas korupsi.

Jika tak ada pemberantasan korupsi, maka sulit untuk mencapai mimpi itu.

• Bakal Jadi Menteri Jokowi, Nadiem Makarim Mundur dari Go-Jek

"Di pidato ada disinggung mimpi NKRI tahun 2045, jadi secara implisit pasti termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi."

"Sebab, mimpi anda tahun 2045 akan sulit tercapai kalau perilaku korupsi masih terus berlanjut," kata Saut Situmorang.

Saut Situmorang menilai ada harapan dari Jokowi agar Indonesia di tahun 2045 bisa terbebas dari korupsi.

• Mahfud MD Bakal Jadi Menteri yang Urusi Bidang Hukum, Politik, dan Agama

Salah satunya, dengan meningkatnya peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia.

"Saya anggap Jokowi bicara mimpi 2045 itu di dalamnya negara minim korupsi, untuk tidak mengatakan atau maksa indeks persepsi korupsi harus 75 atau 85."

"Agar mengikuti UU 45 kita saat ini yang mengatakan ekonomi harus dijalankan dengan efisien," papar Saut Situmorang.

• Mahfud MD Bilang Dilantik Hari Rabu, Belum Tahu Bakal Jadi Menteri Apa

Berikut ini pidato lengkap Jokowi setelah dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024 di MPR:

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Om Swastyastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Yang saya hormati para Pimpinan dan seluruh anggota MPR;

Yang saya hormati Bapak Prof Dr KH Maruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia;

Yang saya hormati Ibu Megawati Sukarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia;

Yang saya hormati Bapak Prof Dr Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia;

Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia;

Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia;

Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia;

Yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negaranegara sahabat;

Yang saya hormati para pimpinan lembagalembaga tinggi negara;

Para tamu lainnya yang saya hormati. Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air.

Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun, atau Rp 27 juta per kapita per bulan.

Itulah target kita. Target kita bersama.

Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun.

Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana.

Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai.

Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif.

Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru.

Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton.

Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya.

Cerita sedikit, tahun pertama saya di Istana, saat mengundang masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut.

Tahun kedua, halalbihalal lagi, protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bilang ke Mensesneg,

"Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang."

Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas.

Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.

Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.

Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai.

Kalau ditanya, jawabnya "Program sudah terlaksana Pak." Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat.

Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya.

Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA.

Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.

Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered.

Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar.

Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja.

Tapi, akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul, dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif.

Oleh karena itu, 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan:

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis.

Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.

Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.

Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan.

Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan.

Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata.

Yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar.

Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong.

Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?

Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.

Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi.

Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam, menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.

Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan.

Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden KH Maruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia.

Menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun terakhir.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri.

Serta, seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama 5 tahun ini, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara0saudara sebangsa dan setanah air untuk bersama-sama berkomitmen:

"Pura babbara' sompekku...

Pura tangkisi' golikku..."

"Layarku sudah terkembang...

Kemudiku sudah terpasang..."

Kita bersama

Menuju Indonesia maju!!!

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Semoga Tuhan Memberkati.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Namo Buddhaya. (Ilham Rian Pratama)