Jalan Berbayar

Kajian Sistem ERP Rampung Triwulan Pertama 2020, Dokumen Jalan Berbayar Dikaji Ulang

Kajian Sistem ERP Rampung Triwulan Pertama 2020, Dokumen Jalan Berbayar Dikaji Ulang

Kajian Sistem ERP Rampung Triwulan Pertama 2020, Dokumen Jalan Berbayar Dikaji Ulang
Warta Kota/Henry Lopulalan
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2018). Kajian Sistem ERP Rampung Triwulan Pertama 2020, Dokumen Jalan Berbayar Dikaji Ulang 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan kajian mengenai jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) akan rampung pada triwulan pertama pada 2020 mendatang.

Hal ini berdasarkan legal opinion dari Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu agar pengadaan barang dan jasa proyek itu diulang kembali.

“Untuk dokumen ERP sekarang itu harus dikaji ulang, nah sekarang kami sedang melakukan kajian ulang itu,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo pada Senin (21/10/2019).

Syafrin mengatakan, setelah dikaji ulang maka dinas akan melengkapi dokumen pendukung termasuk penyelesaian regulasi sebagai dasar penerapan sistem tersebut.

Bila unsur itu terpenuhi, maka dinas akan melakukan tahap selanjutnya yakni lelang barang dan jasa.

“Kami harapkan tahun depan (2020) sudah lelang, sehingga di tahun yang sama implementasi ERP sudah bisa dilakukan,” ujar Syafrin.

Menurut dia, mekanisme lelang yang dilakukan DKI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hingga kini, kata dia, Pemerintah DKI tengah menyusun konstruksi hukum sebagai dasar penarikan retribusi dari sistem tersebut.

“Untuk ERP itu skemanya retribus, berbeda dengan proses sebelumnya berupa tarif layanan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, skema retribusi ini mengacu pada tiga landasan hukum. Di antaranya UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

“Dua skema ini (retribusi dan layanan) berbeda loh yah, dari sisi regulasi juga beda, walaupun sama-sama dikenakan biaya,” ujarnya.

“Tapi konsep dari sisi operasional juga berbeda, kalau layanan penyelenggaranya adalah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),” tambahnya. 

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Mirmo Saptono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved