Breaking News:

Upah Pekerja

Upah Pekerja DKI Jakarta Diprediksi Naik Rp 335.000 Tahun 2020, dari Rp 3,9 Juta Menjadi Rp 4,2 Juta

"Kami tetap menggunakan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penentuan UMP DKI."

Rangga Baskoro
Ilustrasi sejumlah buruh menduduki Jalan Arief Rachman Hakim di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari Rp3,1 juta menjadi Rp3,8 juta. 

Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta diprediksi naik 8,51 persen atau setara Rp 335.376 menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada 2020 mendatang.

Kenaikan upah 8,51 persen itu diputuskan bila Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bernomor B-m/308/HI.01.00/X/2019.

Isi surat edaran itu tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2019.

Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, pemerintah daerah belum bisa memastikan angka kenaikan tersebut.

Alasannya, Dewan Pengupahan yang terdiri atas kalangan pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja, masih akan membahas rencana UMP periode 2020 sampai 23 Oktober 2019.

Jelang Pelantikan Presiden, Ussy Sulistiawaty Berharap Indonesia Semakin Damai

Antisipasi Pergerakan Massa Saat Hari Pelantikan Presiden, 4 Akses di Bekasi ke DKI Dijaga Polisi

“Mekanismenya tetap melalui proses sidang akhir dewan pengupahan, dan prosedurnya juga bisa mengacu ke arah sana (Surat Edaran),” kata Andri saat dihubungi, Sabtu (19/10/2019).

Andri mengatakan, dalam rapat itu, semua pihak akan memaparkan keinginannya mengenai nilai UMP pada 2020 mendatang.

Pihak pengusaha, maupun serikat pekerja akan diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan keinginannya dalam menentukan besaran UMP.

“Pada intinya, kami tetap menggunakan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penentuan UMP DKI,” ujarnya.

Pada Selasa (15/10/2019), Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengeluarkan Surat Edaran mengenai tingkat inflasi dan pertumbuhan PDB 2019 kepada seluruh gubernur di Indonesia.

Truk Kontainer Tak Kuat Menanjak di Flyover Kranji Bekasi Terguling Timpa Satu Mobil

Chua Kotak Targetkan Turunkan Berat Badan 15 Kilogram

Dalam poin ke-sembilan, Hanif memaparkan nilai inflasi nasional sampai September 2019 mencapai 3,39 persen, kemudian pertumbuhan PDB sebesar 5,12 persen.

Bila kedua nilai itu digabungkan, maka nilai UMP disarankan naik sebesar 8,51 persen atau setara Rp 335.376 dari upah sebelumnya 2019 sebesar Rp 3.940.973 per bulan.

“Kami sudah rapat dua kali, nah untuk rapat terakhir pada 23 Oktober 2019 nanti akan direkomendasikan kepada gubernur untuk ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DKI, karena paling lambat penetapannya pada 1 November 2019,” ucapnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved