Pengusaha Sebut Kenaikan UMP DKI Sebesar 8,51 Persen Cukup Memberatkan

Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha menilai, angka kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 8,51 persen cukup memberatkan mereka.

Pengusaha Sebut Kenaikan UMP DKI Sebesar 8,51 Persen Cukup Memberatkan
Warta Kota/Joko Supriyanto
Aksi ribuan buruh setelah akses menuju DPR RI telah ditutup. 

Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha menilai, angka kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 8,51 persen cukup memberatkan mereka.

Soalnya UMP itu diberikan bagi pekerja yang baru pertama kali kerja, belum berpengalaman, dan masih lajang.

“Walaupun kenaikan UMP DKI sebesar 8,51 persen, namun dengan kondisi ekonomi saat ini bagi pengusaha tetap menjadi beban berat,” kata Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang pada Sabtu (19/10/2019).

Menurut Sarman, kondisi perekonomian pelaku usaha di sektor ritel cukup terpukul sebagai dampak dari bisnis online. Bahkan pelaku usaha padat karya juga terkena dampaknya karena adanya penurunan daya beli masyarakat.

Meski demikian, Sarman menyadari kalangan pengusaha bakal menghormati dan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam menentukan nilai UMP.

“Kami inginnya UMP naik di kisaran angka Rp 4 juta saja, tapi kalau tidak mampu (membayarnya), kami akan secepatnya mengajukan penangguhan kepada pemerintah,” ujar Sarman.

Kata dia, mekanisme penangguhan tersebut telah diatur dalam PP tersebut. Pengusaha memiliki kesempatan hampir satu setengah bulan untuk mengevaluasi mengenai kemampuan mereka dalam melaksanakan kenaikan UMP 2020 tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sarman juga meminta kepada rekan serikat pekerja untuk memahami kondisi perekonomian tanah air. Dia juga menyarankan, mereka tidak menggelar aksi unjuk rasa yang bisa menggangu iklim bisnis dan investasi.

Upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi DKI Jakarta diprediksi naik 8,51 persen atau setara Rp 335.376 menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada 2020 mendatang.

Angka sebesar itu diputuskan bila Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bernomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2019.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved