Ibu Kota Pindah

Suku Dayak Minta Lahan 5 Hektare per Keluarga di Ibu Kota Baru

SUKU Dayak mengajukan syarat kepada pemerintah, terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah mereka.

Editor: Yaspen Martinus
Dok Bappenas
Disain NKRI Boulevard di Ibu Kota baru di Pulau Kalimantan. 

SUKU Dayak mengajukan syarat kepada pemerintah, terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah mereka, di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional Dagut H Djunas mengatakan, pihaknya meminta lahan seluas 5 hektare per keluarga, demi memenuhi kegiatan mereka.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Seminar Nasional bertajuk 'Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.'

Kelompok Teroris Masa Kini Aktif Berdiskusi di Medsos, 36 Orang Diciduk Setelah Penusukan Wiranto

"Masyarakat ingin punya tanah 5 hektare tiap keluarga yang punya sertifikat gratis."

"Maka tidak berlebihan Suku Dayak menuntut 5 hektare setiap kepala keluarga, sertifikat gratis ini dibuat produktif," ujar Dagut di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Isu lingkungan turut dibawa masyarakat Dayak yang hadir dalam acara tersebut.

Terduga Teroris Tambun Selatan Rancang Aksi Bom Bunuh Diri di Lampung, Bakal Diledakkan Pakai Ponsel

Mereka juga meminta agar pemerintah memperhatikan pentingnya 'hutan' bagi kebudayaan Dayak.

Suku Dayak berharap pemerintah memberikan hutan adat seluas 10 hektare pada tiap desa di kawasan yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia itu.

Saat ini, tercatat ada 285 desa di wilayah Kalimantan yang tidak lagi memiliki hutan adat.

UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Hari Ini, Begini Gaya Empat Pimpinan Menyambutnya

Menurut Dagut, hutan adat yang dimiliki tiap desa itu kini banyak yang telah dialihfungsikan untuk sektor perkebunan dan industri, yakni sebagai perkebunan sawit.

"Di hutan adat minimal (luasnya) 10 hektare, karena 285 desa tidak ada lagi hutannya," jelas Dagut.

Ia pun berharap pemerintah mendengarkan permintaan Suku Dayak.

Ditanya Isu Fadli Zon Bakal Jadi Menteri, Ali Mochtar Ngabalin Buka Sorban Lalu Garuk-garuk Kepala

Karena masyarakat Dayak selama ini memiliki 4 hak, mulai dari berburu hingga hak religius magis.

"Kami harap ada pengakuan, ada 4 haknya, yaitu hak berburu, meramu, menggunakan hutan, dan hak religius magis," tutur Dagut.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved