Profesor Romli Atmasasmita Sebut Alat Penyadap KPK Lebih Canggih dari BIN, Lalu Pertanyakan Hal Ini

PROFESOR Romli Atmasasmita menanggapi maraknya OTT yang dilakukan KPK, jelang berlakunya Undang-undang KPK hasil revisi.

Profesor Romli Atmasasmita Sebut Alat Penyadap KPK Lebih Canggih dari BIN, Lalu Pertanyakan Hal Ini
TRIBUNNEWS/ABDUL QODIR
Bangunan 16 lantai yang didominasi warna merah putih dan berlogo KPK, kokoh berdiri di tepi Jalan HR Rasuna Said Kav C-22, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2015). 

PROFESOR Romli Atmasasmita menanggapi maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jelang berlakunya Undang-undang KPK hasil revisi.

Romli Atmasasmita adalah pakar hukum pidana dan perumus UU KPK.

Menurutnya, OTT masih bisa dilakukan setelah UU KPK hasil revisi berlaku.

Kelompok Teroris Masa Kini Aktif Berdiskusi di Medsos, 36 Orang Diciduk Setelah Penusukan Wiranto

Namun, jika OTT tersebut memerlukan penyadapan, maka hal itu tidak bisa dilakukan tanpa seizin Dewan Pengawas, yang belum dibentuk dan ditunjuk anggotanya hingga hari ini.

"Iya, tidak apa-apa. Itu kan pakai undang-undang lama. Kalau sudah dilembarnegarakan, diberi nomor, sudah tidak bisa lagi."

"Harus izin Dewan Pengawas dan itu harus dibentuk dulu," katanya seusai diskusi dengan mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (17/10/2019).

UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Hari Ini, Begini Gaya Empat Pimpinan Menyambutnya

Dalam diskusi bertajuk 'Urgensitas UU KPK dan KPK dalam Kacamata Hukum' itu, ia sempat bertanya kepada mahasiswa terkait anggota dan cara kerja Dewan Pengawas KPK.

Karena mahasiswa tidak ada yang bisa menjawab, maka ia pun meneruskan kalimatnya yang menegaskan perlunya mengetahui anggota dan cara kerja Dewan Pengawas KPK tersebut.

Ia pun menegaskan akan menentang Dewan Pengawas KPK jika memang pekerjaannya bermasalah.

Ditanya Isu Fadli Zon Bakal Jadi Menteri, Ali Mochtar Ngabalin Buka Sorban Lalu Garuk-garuk Kepala

Menurutnya, masyarakatlah yang akan langsung mengawasi kinerja Dewan Pengawas KPK.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved