Revisi UU KPK

Profesor LIPI: Perppu KPK Wajib Ditagih, Kalau Tidak Rakyat Akan Berdosa

Syamsuddin Haris menilai janji Presiden Jokowi yang akan menguatkan KPK harus ditagih lewat Perppu KPK.

Profesor LIPI: Perppu KPK Wajib Ditagih, Kalau Tidak Rakyat Akan Berdosa
Kompas.com Nabila Tsahandra
Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016) 

Sehari sudah undang-undang KPK yang kontroversial berlaku, mampukah masyarakat menggugat? 

Tampaknya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang - Perppu KPK semakin jauh dari harapan.

Kini yang tersisa hanya tinggal wacana menggugat UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, Professor LIPI Syamsuddin Haris berpandangan lain.

Jokowi Terdiam Saat Ditanya Perppu KPK, Mahfud MD Minta Rakyat Bisa Pahami, Jokowi Sedang Dilematis

Bagi Haris, menagih janji Perppu KPK itu wajib hukumnya. Sebab masyarakat akan berdosa jika membiarkan Presiden lalai dengan janjinya.

“Konteks Perppu @KPK_RI adalah menagih komitmen Presiden yang katanya ingin mengawal dan memperkuat KPK tapi faktanya justru sepakat dengan DPR memperlemah KPK melalui revisi UU KPK,” kata Haris di akun twitternya.

UU Hasil Revisi Otomatis Berlaku Mulai 17 Oktober 2019, KPK Masih Berharap Perppu, Pengamat Pesimis

Sehingga kata Haris, akan berdosa jika Presiden Jokowi menyerahkan permasalahan tersebut ke MK.

“Jika ke MK tanpa Perppu, kita akan berdosa karena membiarkan pak @jokowi mengingkari janjinya,” kata peneliiti di Pusat Penelitian Politik LIPI itu.

Sebelumnya Haris juga menyayangkan UU KPK yang akhirnya berlaku setelah penuh perdebatan sebulan terakhir.

Menurutnya, kematian KPK dimulai dari Kamis (17/10/2019) saat UU KPK hasil revisi berlaku.

Halaman
123
Penulis: Desy Selviany
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved