Aturan Blokir IMEI Disahkan: Begini Nasib Pedagang Ponsel, Ponsel BM, hingga Tanggapan ATSI

Ponsel yang masuk ke Tanah Air lewat jalur ilegal ini dapat dengan mudah dibeli baik di toko online maupun offline.

Aturan Blokir IMEI Disahkan: Begini Nasib Pedagang Ponsel, Ponsel BM, hingga Tanggapan ATSI
Wartakotalive.com/Fred Mahatmat TIS
ILUSTRASI Mengecek nomor IMEI di kotak ponsel. 

WARTA KOTA, PALMERAH--- Peredaran ponsel black market di Indonesia sudah kadung menggurita.

Ponsel yang masuk ke Tanah Air lewat jalur ilegal ini dapat dengan mudah dibeli baik di toko online maupun offline.

Kini pemerintah telah mengesahkan regulasi yang mengatur pemblokiran ponsel black market lewat IMEI dalam acara penandatanganan di kantor Kementerian Perindustrian, Jumat (18/10/2019).

Regulasi ini baru akan diimplementasikan pada April 2020.

Dengan demikian, menurut Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, penjual ponsel blackmarket masih memiliki waktu sampai enam bulan ke depan untuk menjual sisa barang ilegal yang dimiliki sampai habis.

Mengapa Saham Harus Ada di Dalam Portofolio Investasi?

"Kami masih baik, kami kasih waktu enam bulan untuk jual sisa barang ilegal, sejauh tidak ketahuan. Kalau ketahuan, nasibnya nggak baik," kata Enggartiasto.

Ia mengatakan, setelah regulasi ini aktif, penjual diharapkan bisa menjual barang resmi saja.

Enggartiasto mengatakan, dengan adanya regulasi ini, bukan berarti pemerintah melarang pengusaha untuk melakukan impor barang.

"Kami tidak melarang impor, sejauh memenuhi ketentuan. Aturan yang disiapkan dan disusun tidak ada satupun yang kami buat untuk merugikan pengusaha. Tapi kalau mengurangi keuntungan, masih mungkin," kata Enggartiasto.

Asuransi Umum Masih Bertumpu pada Kendaraan Bermotor dan Properti

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto juga mengatakan aturan ini sejatinya dibuat untuk melindungi konsumen dari barang ilegal.

Selain itu, kerugian negara yang berasal dari peredaran ponsel black market juga bisa dipangkas.

Pengguna individu non-pedagang pun tidak perlu merasa khawatir.

Sebab pemerintah akan menyediakan jalur registrasi IMEI jika ponsel yang digunakan memang dibeli secara resmi dari luar negeri untuk penggunaan pribadi, bukan untuk dijual kembali.

"Sistem ini tidak akan mengganggu pengguna individu. Pedagang punya waktu enam bulan, sehingga setelahnya tidak ada ruang lagi untuk ponsel black market," kata Airlangga.

Begini Kondisi Pasar Kondominium Hingga Kuartal Ketiga 2019

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mendag: Pedagang Punya 6 Bulan untuk Jual Ponsel BM Sampai Habis

Halaman
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved