Breaking News:

INI Dia Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Maruf Amin Tampil Beda

KEMENTERIAN Sekretariat Negara menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Editor: Yaspen Martinus
www.setneg.go.id
Foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. 

KEMENTERIAN Sekretariat Negara menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Pada foto resmi itu Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin tampil seragam.

Mereka sama-sama mengenakan setelan jas hitam yang membalut kemeja putih.

Tak Keluarkan Izin Demonstrasi, Kapolri Tak Ingin Tanggung Risiko Bangsa Indonesia Dicap Buruk

Dasi merah melengkapi busana mereka. Jokowi dan Maruf Amin juga mengenakan peci hitam.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin akan digelar pukul 14.00 WIB pada 20 Oktober 2019.

Sebelumnya, MPR mengusulkan pelantikan diundur menjadi pukul 16.00 WIB.

Keputusan tersebut diumumkan seusai dirinya bersama sembilan Wakil Ketua MPR menggelar rapat pimpinan MPR.

 Empat Pemotor Tewas di Jalur Tengkorak Narogong Bekasi, Wali Kota Nilai Perlu Ada Selamatan

"Ada wacana mundur jadi jam 16.00, kenapa? Untuk memberikan kesempatan beribadah bagi masyarakat kita yang beribadah pada Hari Minggu."

"Kemudian kia tidak ingin menganggu kegiatan masyarakat yang ingin berolahraga di car free day," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Namun, Bamsoet mengatakan, usulan pelantikan pada pukul 16.00 WIB dinilai terlalu sore atau mepet dengan waktu salat magrib.

 Dijanjikan Beasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Taiwan, 40 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang

Atas pertimbangan itu, para pimpinan MPR mengusulkan pelantikan Jokowi-Maruf Amin pada pukul 14.00 WIB.

"Tapi ada juga wacana tadi kita diskusikan, kalau jam 16.00 terlalu mepet dengan magrib."

"Akhirnya kita sepakat untuk mengusulkan nanti baik kepada Kesekjenan, maupun protokol Istana, baik juga kepada Presiden untuk dilakukan jam 14.00 atau dua siang," ucapnya.

 ‎Susi Pudjiastuti Berdoa Jokowi Tak Revisi Perpres 44/2016 demi Alasan Ini

"Kenapa? Karena car free day berakhir jam 11, kemudian ibadah juga bisa selesai jam 12.00-an."

"Jam 1, kita juga yang muslim selesai salat zuhur, dan selesai upacara kita juga masih bisa salat asar. Demikian pertimbangan kami. Kita sepakat mengusulkan jam 14.00," terangnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, akan tetap dilakukan pada Minggu 20 Oktober 2019.

 Susi Pudjiastuti Pamit Saat Konferensi Pers Terakhir, 556 Kapal Pencuri Ikan Sudah Ia Tenggelamkan

Namun, waktu pelantikan akan diundur, dari yang semula pukul 10.00 Wib, menjadi pukul 16.00 wib.

"Saya pastikan tanggal 20 Oktober, kenapa diundur dari jam 10.00 WIB menjadi jam 16.00 WIB?"

 TIGA Menteri Perempuan Ini Berpeluang Dipilih Jokowi Lagi, yang dari Parpol Minim Prestasi

"Karena kita ingin agar saudara-saudara kita (yang Kristen) memberi kesempatan bisa beribadah paginya," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Selasa, (8/10/2019).

Selain itu, menurut Bamsoet, diundurnya waktu pelantikan, agar tidak mengganggu acara hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.

Karena, akan ada penutupan sebagian ruas jalan saat pelantikan.

 KPK Masih Bisa OTT, PDIP Nilai Tak Ada Kekosongan Hukum Sebagai Syarat Keluarkan Perppu

"Karena semula ada penutupan jalan, karena ada tamu-tamu kepala negara sahabat yang hadir, perdana menteri, presiden, raja, itu akan hadir pada saat pelantikan," tuturnya.

Bamsoet berharap acara pelantikan Presiden dapat berlangsung tertib.

Acara pelantikan juga diharapkan tidak diwarnai aksi demonstrasi, karena akan merusak nama Indonesia di mata dunia internasional.

 Gisel Ungkap Satu Kesalahannya Hingga Bercerai dari Gading Marten: Tak Konsultasi ke Tuhan!

"Ini bukan soal Pak Jokowi, ini soal bangsa. Makanya saya ingatkan kepada adik-adiek mahasiswa yang berniat untuk turun ke jalan, jangan lakukan itu pada saat pelantikan," imbaunya.

Larang Demonstrasi

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengaku tak ingin kembali kecolongan unjuk rasa berujung kerusuhan atau anarkis, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Oleh karena itu, pihak kepolisian pun melakukan diskresi dengan tak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa.

"Kita tidak ingin kecolongan demi bangsa dan negara, maka kita kembali ke peraturan."

 Jokowi Membisu Saat Ditanya Soal Perppu KPK, Dua Pimpinan MPR Langsung Sigap Alihkan Pertanyaan

"Supaya pelanggaran tidak terjadi kan ada dua langkah, pertama melakukan tindakan preventif dan kedua penegakan hukum," ujarnya di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

"Kalau kita dari intelijen sudah memahami ada potensi aksi anarkis ya masa didiamkan?"

"Masa kita reaktif baru menindak? Nanti salah lagi."

 OTT Berlangsung Dramatis, Staf Protokol Wali Kota Medan Nyaris Tabrak Petugas KPK

"Oleh karena itu kita menggunakan diskresi, selain mengimbau juga tidak menerbitkan tanda terima pada saat ada unjuk rasa," tutur Kapolri.

Tito Karnavian pun mengimbau agar masyarakat tak melakukan mobilisasi massa.

Sebab, saat mobilisasi massa dilakukan, pada akhirnya cenderung berubah menjadi massa anarkis.

 Maruf Amin Rahasiakan Kostum yang akan Dipakai Saat Pelantikan, Mengaku Masih Agak Kaget-kaget

"Kita ingin mengimbau masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan memobilisasi massa."

"Karena mobilisasi massa memiliki psikologi crowd. Crowd mudah sekali berubah menjadi massa yang rusuh dan anarkis," terangnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu kemudian mencontohkan dari pengalaman pihaknya mengawal unjuk rasa beberapa waktu terakhir.

 Tiga Wali Kota Medan Cetak Hattrick Digarap KPK

Di mana saat pagi hari mahasiswa berunjuk rasa situasi masih aman.

Namun menjelang malam, mulai anarkis dengan adanya lemparan batu, aksi membakar, hingga merusak fasilitas umum.

"Kalau seandainya selama ini unjuk rasanya aman-aman saja, kita no problem."

 Polisi Minta Warga dan Pelajar Bogor Tak Unjuk Rasa ke Jakarta Saat Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

"Tapi ini demonya yang belakangan, mohon maaf, ada yang idealisme, ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri," bebernya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menegaskan, unjuk rasa tidak bersifat absolut dan tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya.

Ia pun mengingatkan para pengunjuk rasa terkait batasan atau restriction dalam berunjuk rasa.

 Polisi Larang Aksi Unjuk Rasa Saat Pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Jokowi Malah Mempersilakan

"Selama ini banyak yang salah kaprah. Tolong baca betul UU (9/1998) itu di Pasal 6 ada batasan-batasan atau restriction.

"Ada 5 yang tidak boleh. Satu, mengganggu ketertiban publik atau umum, kedua, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain."

"Ketiga, harus sesuai aturan UU. Keempat, harus menggunakan etika dan moral, kelima harus menjaga satu kesatuan bangsa," paparnya.

 Peleceh ABG di KRL Bekerja di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Mengaku Punya Pacar dan Segera Menikah

Jenderal bintang empat itu menyebut apabila lima batasan itu dilanggar, maka sesuai Pasal 15 unjuk rasa dapat dibubarkan.

Dan apabila dalam pembubaran terjadi perlawanan dari pengunjuk rasa, maka dapat dikenakan Pasal 211 hingga 218 KUHP.

"Misalnya dari petugas minta agar bubar, tiga kali diperingatkan tidak bubar itu sudah melanggar pasal 218 KUHP."

 Bocorkan Komposisi Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi: Ada yang Dipertahankan, yang Baru Banyak

"Meskipun ringan ancaman hukuman, tapi tetap itu ada proses hukumnya."

"Kalau pembubaran mengakibatkan korban dari petugas, itu nanti ada ancaman hukumannya lagi," terangnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menambahkan, pihaknya tidak pernah melarang mahasiswa menggelar demonstrasi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

 Sebelum Kena OTT, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Sempat Puji Lili Pintauli Siregar Jadi Pimpinan KPK

Iqbal mengatakan, saat ini Polri menggunakan diskresi untuk tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi dari mahasiswa.

Menurut Iqbal, langkah ini diambil agar tidak terjadi lagi aksi anarkis yang terjadi.

"Bahwa diskresi kepolisian memgantisipasi agar mobilisasi massa berujung ke tindakan anarkis."

 BREAKING NEWS: Safari OTT KPK Berlanjut, Kali Ini Giliran Wali Kota Medan yang Diangkut

"Kan kita ada track record kemarin, oleh karena itu Polda Metro Jaya tidak menerima SPPT," terang Iqbal di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Menurut Iqbal, sejauh ini pihaknya telah memberikan imbauan agar tidak ada mobilisasi massa.

Iqbal memastikan pihaknya tidak akan melarang aksi massa mahasiswa pada hari ini.

 Pakai Rompi Oranye, Supendi: Insyaallah Saya Berada di KPK, akan Banyak Perubahan di Indramayu

Namun, dirinya menegaskan jika terjadi aksi anarkis, pihaknya akan membubarkan demonstrasi tersebut.

"Kalau adik-adik mahasiswa yakin, bahwa penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi mereka diadakan hari ini, kita tidak akan larang."

"Tapi kalau misal bergeser ke tindakan melawan hukum akan dibubarkan," tegas Iqbal. (*)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved