INI Dia Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Maruf Amin Tampil Beda

KEMENTERIAN Sekretariat Negara menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

INI Dia Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Maruf Amin Tampil Beda
www.setneg.go.id
Foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. 

"Kalau kita dari intelijen sudah memahami ada potensi aksi anarkis ya masa didiamkan?"

"Masa kita reaktif baru menindak? Nanti salah lagi."

 OTT Berlangsung Dramatis, Staf Protokol Wali Kota Medan Nyaris Tabrak Petugas KPK

"Oleh karena itu kita menggunakan diskresi, selain mengimbau juga tidak menerbitkan tanda terima pada saat ada unjuk rasa," tutur Kapolri.

Tito Karnavian pun mengimbau agar masyarakat tak melakukan mobilisasi massa.

Sebab, saat mobilisasi massa dilakukan, pada akhirnya cenderung berubah menjadi massa anarkis.

 Maruf Amin Rahasiakan Kostum yang akan Dipakai Saat Pelantikan, Mengaku Masih Agak Kaget-kaget

"Kita ingin mengimbau masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan memobilisasi massa."

"Karena mobilisasi massa memiliki psikologi crowd. Crowd mudah sekali berubah menjadi massa yang rusuh dan anarkis," terangnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu kemudian mencontohkan dari pengalaman pihaknya mengawal unjuk rasa beberapa waktu terakhir.

 Tiga Wali Kota Medan Cetak Hattrick Digarap KPK

Di mana saat pagi hari mahasiswa berunjuk rasa situasi masih aman.

Namun menjelang malam, mulai anarkis dengan adanya lemparan batu, aksi membakar, hingga merusak fasilitas umum.

"Kalau seandainya selama ini unjuk rasanya aman-aman saja, kita no problem."

 Polisi Minta Warga dan Pelajar Bogor Tak Unjuk Rasa ke Jakarta Saat Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

"Tapi ini demonya yang belakangan, mohon maaf, ada yang idealisme, ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri," bebernya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menegaskan, unjuk rasa tidak bersifat absolut dan tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya.

Ia pun mengingatkan para pengunjuk rasa terkait batasan atau restriction dalam berunjuk rasa.

 Polisi Larang Aksi Unjuk Rasa Saat Pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Jokowi Malah Mempersilakan

"Selama ini banyak yang salah kaprah. Tolong baca betul UU (9/1998) itu di Pasal 6 ada batasan-batasan atau restriction.

"Ada 5 yang tidak boleh. Satu, mengganggu ketertiban publik atau umum, kedua, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain."

"Ketiga, harus sesuai aturan UU. Keempat, harus menggunakan etika dan moral, kelima harus menjaga satu kesatuan bangsa," paparnya.

 Peleceh ABG di KRL Bekerja di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Mengaku Punya Pacar dan Segera Menikah

Jenderal bintang empat itu menyebut apabila lima batasan itu dilanggar, maka sesuai Pasal 15 unjuk rasa dapat dibubarkan.

Dan apabila dalam pembubaran terjadi perlawanan dari pengunjuk rasa, maka dapat dikenakan Pasal 211 hingga 218 KUHP.

"Misalnya dari petugas minta agar bubar, tiga kali diperingatkan tidak bubar itu sudah melanggar pasal 218 KUHP."

 Bocorkan Komposisi Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi: Ada yang Dipertahankan, yang Baru Banyak

"Meskipun ringan ancaman hukuman, tapi tetap itu ada proses hukumnya."

"Kalau pembubaran mengakibatkan korban dari petugas, itu nanti ada ancaman hukumannya lagi," terangnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menambahkan, pihaknya tidak pernah melarang mahasiswa menggelar demonstrasi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

 Sebelum Kena OTT, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Sempat Puji Lili Pintauli Siregar Jadi Pimpinan KPK

Iqbal mengatakan, saat ini Polri menggunakan diskresi untuk tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi dari mahasiswa.

Menurut Iqbal, langkah ini diambil agar tidak terjadi lagi aksi anarkis yang terjadi.

"Bahwa diskresi kepolisian memgantisipasi agar mobilisasi massa berujung ke tindakan anarkis."

 BREAKING NEWS: Safari OTT KPK Berlanjut, Kali Ini Giliran Wali Kota Medan yang Diangkut

"Kan kita ada track record kemarin, oleh karena itu Polda Metro Jaya tidak menerima SPPT," terang Iqbal di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Menurut Iqbal, sejauh ini pihaknya telah memberikan imbauan agar tidak ada mobilisasi massa.

Iqbal memastikan pihaknya tidak akan melarang aksi massa mahasiswa pada hari ini.

 Pakai Rompi Oranye, Supendi: Insyaallah Saya Berada di KPK, akan Banyak Perubahan di Indramayu

Namun, dirinya menegaskan jika terjadi aksi anarkis, pihaknya akan membubarkan demonstrasi tersebut.

"Kalau adik-adik mahasiswa yakin, bahwa penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi mereka diadakan hari ini, kita tidak akan larang."

"Tapi kalau misal bergeser ke tindakan melawan hukum akan dibubarkan," tegas Iqbal. (*)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved