Demokrasi

Polda Metro Mengamankan Kawasan Bisnis dan Perkantoran pada Saat Pelantikan Jokowi dan Maruf

Pengamanan ini dilakukan oleh personel diluar 31.000 personel yang ditempatkan di 3 ring pengamanan, saat pelantikan digelar.

Polda Metro Mengamankan Kawasan Bisnis dan Perkantoran pada Saat Pelantikan Jokowi dan Maruf
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ilustrasi. Suasana Sidang Paripurna MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono memastikan, pihaknya akan memperketat pengamanan objek vital di Jakarta, termasuk kawasan bisnis dan perkantoran, saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung DPR, Minggu, 20 Oktober mendatang.

Pengamanan ini dilakukan oleh personel di luar 31.000 personel yang ditempatkan di 3 ring pengamanan, saat pelantikan digelar.

"Jadi, di luar 3 ring pengamanan di sekitar DPR, kawasan bisnis maupun perkantoran di Jakarta juga ada penjagaan intensif. Termasuk objek vital yang ada," kata Argo, Rabu (16/10/2019).

Menurut Argo, pengamanan di luar 3 ring utama pengamanan juga untuk mengantisipasi aksi radikalisme dan terorisme.

"Intinya pengamanan ada semua, baik itu di lokasi-lokasi strategis. Personel ada dari Pamobvit yang juga dibantu TNI. Jadi kita jaga semua," kata Argo.

Sebelumnya Argo memastikan pihaknya tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) unjuk rasa mulai 15 Oktober sampai saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) mendatang.

Tjahjo Kumolo Heran Tidak Menyangka Setelah Ungkap OTT Terakhir Ternyata OTT Masih Terjadi Terus

Menurut Argo, keputusan tidak akan mengeluarkan STTP unjuk rasa, adalah diskresi kepolisian untuk mencegah kericuhan saat acara pelantikan digelar.

"Jadi untuk kelancaran acara pelantikan ini, Pak Kapolda sudah menyampaikan, kami ada diskresi kepolisian bahwa tidak akan menerbitkan STTP unjuk rasa antara tanggal 15 sampai 20 Oktober," kata Argo, Selasa (15/10/2019).

Argo mengatakan imbauan agar tak ada demonstrasi itu bertujuan agar pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan baik dan lancar tanpa ada kericuhan.

"Kalau misalnya kita lihat seperti kemarin terjadi kericuhan. Itu bisa menurunkan harkat dan martabat Indonesia," ujar Argo.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved