KPK

Dua Hari Dua Kepala Daerah Tertangkap Saat Belum Ada Dewan Pengawas Sebelum UU KPK Berlaku

Dua hari terakhir, dua kepala daerah tertangkap oleh KPK dalam penindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dua Hari Dua Kepala Daerah Tertangkap Saat Belum Ada Dewan Pengawas Sebelum UU KPK Berlaku
Kompas.com
Masinton Pasaribu 

Dua hari terakhir, dua kepala daerah tertangkap oleh KPK dalam penindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Mereka yang ditangkap adalah Bupati Indramayu dan menyusul kemudian, penangkapan yang dilakukan terhadap Wali Kota Medan.

Hal tersebut dimungkinkan, sebelum UU KPK berlaku.

Setelah UU KPK berlaku, hal tersebut harus dilakukan dengan tahapan Dewan Pengawas KPK.

Sebagaimana diungkap Kompas.com, anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu memastikan, KPK masih bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT) tanpa izin sebelum anggota Dewan Pengawas KPK yang dibentuk presiden.

Berdasarkan UU KPK hasil revisi yang berlaku pada 17 Oktober 2019, KPK memerlukan izin dewan pengawas dalam melakukan penyadapan.

Namun, karena dewan pengawas belum dibentuk, KPK masih bisa bekerja sesuai aturan sebelumnya.

"Sebelum ada dewan pengawas terbentuk, di pasal 69 D itu izin penyadapan melalui komisioner KPK, seperti yang sekarang berlangsung. Jadi tidak ada yang dikurangi atau dihilangkan kewenangan KPK, tetap seperti biasa," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Berita Foto Anak Bermain di Taman Tak Terpakai Akibat Kekurangan Tempat Bermain dan Sarana Bermain

Masinton membantah pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyebutkan, kemungkinan KPK tak bisa melakukan OTT setelah UU KPK hasil revisi resmi berlaku.

Menurut Masinton, Agus tak memahami isi UU KPK hasil revisi.

Halaman
123
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved