UMP

Dewan Pengupahan DKI Jakarta Akan Rekomendasikan UMP 2020 Pekan Depan ke Gubernur

Dewan Pengupahan DKI Jakarta Akan Rekomendasikan UMP 2020 Pekan Depan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Dewan Pengupahan DKI Jakarta Akan Rekomendasikan UMP 2020 Pekan Depan ke Gubernur
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ilustrasi - Massa buruh berunjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Upah Kerja Layak Sedunia di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2017). 

Tahun 2019, UMP DKI Jakarta ditetapkan sebesar  Rp 3.940.973 dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018.

UMP 2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. UMP DKI 2019 naik 8,03 persen dari UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035.

Berapa UMP tahun 2020?

Dewan Pengupahan DKI Jakarta akan menggelar sidang terakhir untuk menentukan rekomendasi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020 pada 23 Oktober 2019.

Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

"Sekitar tanggal 23, kita rapat terakhir," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nantinya akan memutuskan UMP berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI.

Andri menjelaskan, Dewan Pengupahan DKI Jakarta sudah mensurvei kebutuhan hidup layak (KHL) ke 45 pasar tradisional dalam tiga gelombang.

Dewan Pengupahan akan kembali melakukan survei ke pasar modern pada pekan ini, untuk melihat harga peralatan rumah tangga dan lainnya.

"Komponen yang tidak ada di pasar tradisional, kita sudah putuskan untuk melakukan survei di pasar modern," kata dia.

Hasil survei di pasar modern itu akan dibahas untuk menentukan KHL dalam rapat terakhir pada 23 Oktober nanti.

Meskipun survei KHL tidak menjadi syarat untuk menetapkan UMP, kata Andri, Dewan Pengupahan tetap melakukan survei itu sebagai jalan tengah untuk menetapkan UMP yang bisa diterima pengusaha dan serikat pekerja.

"Kita memfasilitasi kepentingan pengusaha dan pekerja. Walaupun tidak disyaratkan adanya survei KHL, kita melakukan survei KHL sehingga mempunyai data objektif atau riil di lapangan sebenarnya yang dibutuhkan oleh pekerja untuk mendapatkan hidup layak berapa per bulannya. Itu kita cari jalan tengah," ucap Andri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rekomendasi UMP DKI 2020 Ditentukan Pekan Depan"

Editor: Mirmo Saptono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved