Properti

Bekasi Gandeng Legislator Tangani Pengembang Properti yang Nakal Belum Serahkan Fasum Fasos

"Kalau izin usaha dicabut, ya tidak membuat efek jera. Apalagi yang sudah menelantarkan perumahannya otomatis mereka tidak peduli lagi."

Bekasi Gandeng Legislator Tangani Pengembang Properti yang Nakal Belum Serahkan Fasum Fasos
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Ilustrasi kondisi tanggul jebol di Perumahan Cahaya Kemang Permai (CKP) Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi. 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bekasi berencana menggandeng DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengkaji regulasi sanksi pengembang yang melalaikan kewajibannya.

Melalui koordinasi itu diharapkan eksekutif dan legislatif bisa kembali menggodok peraturan daerah (Perda) untuk memberikan efek jera kepada pengembang yang abai.

Kepala DPKPP Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan mengaku, pihaknya kesulitan menertibkan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) yang masih dikuasai pengembang.

Alasannya, tidak ada ketegasan dari regulasi yang selama ini dipakai pemerintah.

Dalam regulasi pengembang yang tidak memberikan fasos fasumnya hanya dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha.

"Kalau izin usaha dicabut, ya tidak membuat efek jera. Apalagi yang sudah menelantarkan perumahannya otomatis mereka tidak peduli lagi. Maka memang aturannya seharusnya lebih tegas,” kata Iwan, Selasa (15/10/2019).

Lahan Pemerintah Bekasi Dikuasai Pengembang, Sebanyak 298 Perusaaan Belum Menyerahkan Fasum Fasos

Aturan baru diharapkan membuat pengembang lebih patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Harapannya, ratusan aset lahan yang masih dikuasai swasta bisa ditarik kembali oleh pemerintah.

Apalagi, kata dia, tidak diserahkannya fasos-fasum ini dapat berdampak pada warga.

Misalnya pemerintah daerah tidak bisa memperbaiki jalan di perumahan memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) karena pengelolaannya belum diserahkan kepada pemerintah.

“Warga tentu yang merasakan dampaknya, karena mereka sudah bayar pajak tapi tidak bisa merasakan pembangunan yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

7 Makanan Terbaik Ini Untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi, Kontrol Tekanan Darah Anda

7 Makanan Mengandung Kolesterol Tinggi Ini Bukan Penyebab Serangan Jantung atau Stroke

Hingga kini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri masih mengkaji rencana pengambilan aset secara paksa melalui Peraturan Bupati (Perbub) Bekasi.

Aturan tersebut  menjadi dasar pemerintah untuk mengambil alih fasos dan fasum yang belum diserahkan dari swasta.

“Seperti fasos-fasum yang belum diserahkan, akan tetapi bisa dibangun oleh pemerintah, diambil alih. Ini tengah disusun dan diharapkan dapat segera diterapkan,” kata Iwan Ridwan.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved