Revisi UU KPK

Timbulkan Penolakan, Politisi PDI Perjuangan Akui UU KPK Tidak Berkualitas

Anggota DPR RI Johan Budi mengakui bahwa UU KPK satu contoh produk UU tidak berkualitas. Hal itu lantaran banyak mengundang aksi penolakan masyarakat.

Timbulkan Penolakan, Politisi PDI Perjuangan Akui UU KPK Tidak Berkualitas
Kompas.com
Johan Budi 

ANGGOTA DPR RI fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mengakui Undang-undang KPK merupakan satu contoh produk UU tidak berkualitas.

Makanya, kata Johan Budi,  UU itu terlalu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Hal itu diungkapkan Johan Budi di acara Satu Meja Kompas Tv, Minggu (13/10/2019).

Dibanding-bandingkan dengan Awkarin, Gini Jawaban Tsamara Amany

Menurut Johan, UU yang berkualitas ialah UU yang diterima dengan baik oleh masyarakat karena menyuarakan aspirasi publik.  

“Yang berkualitas ialah UU yang tidak banyak menimbulkan pro dan kontra dan UU yang berkualitas ialah menyuarakan aspirasi masyarakat,” kata mantan Juru Bicara KPK itu.

Ia sepakat bahwa UU KPK masuk ke dalam katagori UU tidak berkualitas karena memunculkan banyak penolakan hingga unjuk rasa.

“Ada sebagian masyarakat yang turun ke jalan untuk menolak UU tersebut artinya pembahasan UU ini angkut-angkut bermasalah karena didemo oleh masyarakat,” jelas Johan.

Oleh karenanya, menurutnya hal itu harus menjadi evaluasi dari DPR RI periode 2019-2024. Dimana penyusunan UU harus mengacu pada kualitas bukan hanya kuantitas.

PEMBUNUHAN SADIS, Leher Imam Masjid Ditebas Nyaris Putus, Pelaku Juga Pernah Tebas Istri Sendiri

Meski demikian, menurutnya hal itu tidak dapat dikerjakan oleh DPR RI saja. Sebab, hakikatnya pemerintah memiliki andil besar dalam membuat undang-undang bersama DPR.

“Kalau baca di konstitusi beban membuat UU ada di pemerintah juga, jadi tidak bisa dipisahkan juga,” kata Johan.

Halaman
123
Penulis: Desy Selviany
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved