Gerindra Gabung, Golkar Khawatir Seperti Oposisi di Dalam Pemerintahan

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan demokrasi Indonesia bisa monolitik jika partai di luar koalisi pemerintah gabung setelah kalah di Pilpres, bahkan bisa saja malah Gerindra justru menjadi musuh dalam selimut di koalisi Jokowi.

"Saya tendensinya ke arah sana. Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ace kepada wartawan, di Jakarta, Minggu seperti dikutip dari Antaranews.com.

Ace mengatakan hal itu menanggapi kunjungan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas kemungkinan bergabung, bahkan soal masuk kabinet.

Menurut dia, seharusnya bagi yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi.

Bagi Ace, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.

• VIDEO: Geledah Rumah Terduga Teroris di Tambun Bekasi, Densus 88 Temukan Delapan Buku ISIS

"Dengan 63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini," katanya.

Selain itu, dalam demokrasi seharusnya semua pihak sportif. Maksudnya, kecenderungan untuk membangun bangsa harus didasarkan apa yang sudah menjadi kesepakatan atas visi misi yang telah disepakati oleh rakyat di kampanye.

Kemudian, tidak etis juga kalau Gerindra mengharapkan mendapat kursi menteri jika bergabung. Koalisi saja, kata Ace, sejak awal menyerahkan ke Jokowi soal posisi menteri untuk mereka.

• VIDEO: Polisi Geledah Rumah di Tambun Bekasi, Diduga Masih Terkait Penusukan Wiranto

"Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar panjang mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah.

Menurutnya, setiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing.

“Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan pak Jokowi atau bertahan di tagar #KamiOposisi. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan," katanya.

Menurut Mardani, meski Gerindra nanti jadi bergabung di pemerintah, maka PKS akan tetap oposisi, atau berhadapan dengan seluruh pemerintah.

"Insya Allah PKS istiqomah di #KamiOposisi. Bukan masalah jumlah tapi masalah kesebangunan dengan aspirasi rakyat. Kian sesuai dan memperjuangkan aspirasi rakyat kian kuat #KamiOposisi,” ujarnya.

Ia menegaskan, #KamiOposisi adalah mulia dan menjaga demokrasi tetap sehat.

Oposisi, kata dia, akan menjaga iklim demokrasi, serta proses "check and balances" di pemerintahan tetap berjalan.

"Harapan dan doa kami tetap dari awal untuk kesehatan demokrasi agar partai pendukung Prabowo Sandi bersama dalam #KamiOposisi," kata Mardani.

ORDE BARU

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin mengatakan bergabungnya Gerindra dan Demokrat dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin disinyalir dapat menghidupkan kembali sistem orde baru.

Hal itu, akan tercipta kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan, tanpa diimbangi dengan kekuatan oposisi sebagai penyeimbang.

Menurutnya, sejatinya bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Namun seiring dengan itu, dibutuhkan juga oposisi yang kuat dan tanggung, agar tercipta keseimbangan,

"Jika Gerindra masuk dan Demokrat juga sudah menyatakan untuk mendukung, artinya pemerintah akan dominan dan menjadi kekuatan mayoritas, karena tidak ada kontrol. Ini berbahaya karena oposisi menjadi lemah. Mohon maaf, ini seperti yang terjadi pada orde baru," ujar Ujang.

Menurutnya, ketika pemerintah menjadi kekuatan yang dominan, maka potensi untuk terjadinya penyalagunaan kekuatan akan sangat signifikan.

"Tidak ada partai yang mengkritik, semua partai seperti paduan suara. Ini yang tidak kita inginkan," katanya.

Dikatakan, mengutip penyataan Lord Acton, 'Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely', diartikan bahwa kekeuatan yang dominan akan cenderung melakukan korup yang mutlak.

"Oleh karena itu kekuatan mayoritas ini jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan karena tidak akan kontrol kuat dari oposisi," tandasnya.

lebih lanjut dia mengatakan, bergabungnya partai-partai dalam barisan pemerintahan ini tidak lain untuk mengamankan pertempuran 2024 mendatang. Komposisi kabinet dan koalisi saat ini sangat menentukan langkah di Pemilu 2024 mendatang.

"Misalnya mendapat menteri, pasti untuk cari logistik (2024), maka semua rebutan," imbuhnya.

Maka menjadi wajar jika partai koalisi yang selama ini telah ikut berjuang memenangkan Jokowi di Pilpres 2019, resisten jika Gerindra dan Demokrat masuk ke koalisi. Bahkan, sangat dimungkinkan terjadi perpecahan dan perubahan arah peta politik.

"Ada partai yang sudah berjuang berdarah-darah, lalu kegeser kursinya, lalu peta koalisinya berubah. Ini menarik," tutur Ujang.

Menurutnya, bergabungnya mayoritas partai dalam koalisi belum tentu menjadikan roda pemeritahan menjadi kuat. Justru sebaliknya, akan saling sikut untuk 2024.

"Semua akan mengamankan diri masing-masing. Jokowi ingin mengamankan diri sampai akhir jabatan, parpol-parpol juga ingin aman di 2014. Jadi persoalannya rakyat dilupakan," terangnya.

Menanggapi pernyataan Gerindra yang akan tetap kritis jika nantinya masuk dalam koalisi, menurutnya hal itu hanya sebagai lips service. "Itu tidak akan ada, itu hanya basa basi pembenaran saja," tandas Ujang.