Breaking News:

Mahasiswa Boleh Demo Asal Jangan Ganggu Kerja Pemerintah

Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono menyebut demo apapun diperbolehkan asal tidak mengganggu kerja pemerintah.

Editor: Eko Priyono
istimewa
Pengamat intelijen, Suhendra Hadikuntono (kanan) usai tampil sebagai pembicara dalam diskusi publik bertajuk, "KPK Mau Dibawa ke Mana? Perlukah Presiden Mengeluarkan Perppu?" di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (11/10/2019). 

Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo.

Kesempatan yang dimaksud Suhendra Hadikuntono yang merupakan pengamat intelijen adalah memberi waktu kepada Presiden Joko Widodo agar berpikir jernih sebelum memutuskan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebab, menerbitkan atau tidak menerbitkan Perppu, itu merupakan hak konstitusional Presiden," kata Suhendra ketika menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk, "KPK Mau Dibawa ke Mana? Perlukah Presiden Mengeluarkan Perppu?" di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jumat (11/10/2019) sore.

Menurut Suhendra, Perppu merupakan hak konstitusional Presiden. Jadi apapun keputusan Presiden: menerbitkan atau tidak menerbitkan Perppu, lanjut Suhendra, kita boleh untuk setuju atau tidak setuju.

Bila dirasa kurang memuaskan, Suhendra memandang demo sebagai bentuk berjalannya demokrasi asalkan jangan sampai mengganggu pemerintah.

"Siapapun boleh demonstrasi untuk menyikapi Perppu, karena demo juga hak konsitusional warga negara yang dilindingi undang-undang. Hanya saja, aksi demo itu jangan sampai mengganggu kerja pemerintah," jelas pendiri Hadiekuntono's Institute (Research, Intelligence, Spiritual) ini.

Selain Suhendra, narasumber dalam acara tersebut adalah nggota DPR Adian Napitupulu, mantan Ketua KPK Antasari Azhar, dan pegiat media sosial Rudi S Kamri.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, namun ada penolakan dari sebagian masyarakat terutama mahasiswa atas revisi itu. Aksi demonstrasi pun merebak di Jakarta dan sejumlah daerah.

Presiden diharapkan bisa menerbitkan Perppu yang merupakan hak konstitusional Presiden seperti tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang."

Penetapan Perppu oleh Presiden, lanjut Suhendra, juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa."

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved