Revisi UU KPK

Adian Napitupulu Jelaskan Beda Kondisi Kini dan Orde Baru, Lalu Tantang Mahasiswa Lakukan Ini

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menyampaikan pesan kepada para mahasiswa.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/GITA IRAWAN
Adian Napitupulu saat menghadiri acara Peringatan Trgaedi Trisakti 12 Mei 1998 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2019). 

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menyampaikan pesan kepada para mahasiswa.

Utamanya, bagi mahasiswa yang mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Menurutnya, jalan atau aksi demonstrasi menjadi pilihan ketika tidak ada saluran untuk menyampaikan gagasan.

Sahabat Ungkap Akbar Alamsyah Ikut Demonstrasi Rusuh karena Terpancing Video di Instagram

Hal itu ia sampaikan seusai menghadiri Diskusi Publik bertajuk 'KPK MAU DIBAWA KEMANA: Perlukah Presiden Mengeluarkan Perppu UU KPK?'

"Jalan itu menjadi pilihan ketika tidak ada tempat, pintu, saluran untuk menyampaikan gagasan."

"Kalau sudah ada?" katanya di Auditorium Lantai VIII Kampus Merah Putih Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta Utara, Jumat (11/10/2019).

Pasutri Penikam Wiranto Berharap Ditembak Polisi Hingga Tewas Agar Dianggap Mati Jihad

Adian Napitupulu menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini berbeda dari kondisi yang dihadapinya dahulu saat menjatuhkan rezim Orde Baru.

Bedanya, dahulu negara tidak menyediakan saluran kepada mahasiswa dan para aktivis pro demokrasi untuk menyampaikan pendapat.

Kini, lanjutnya, ada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi negara yang bertugas sebagai wasit dalam perbedaan pandangan antara mahasiswa, pemerintah, dan DPR, soal revisi Undang-undang KPK.

Polisi Ungkap Penikam Wiranto Beraksi karena Stres, Tak Kenal Siapa Targetnya

"Dulu kenapa 1998 kita turun ke jalan? Dulu ada undang-undang apa pun tidak bisa digugat."

"Sekarang ada Mahkamah Konstitusi. Dulu kita mau minta pembatalan lima paket undang-undang tidak ada mekanismenya."

"Artinya Mahkamah Konstitusi juga buah reformasi," ujar Adian Napitupulu.

Ini Alasan Polisi Tak Bekuk Abu Rara Sebelum Tikam Wiranto Meski Sudah Diintai Tiga Bulan

Ia pun menantang ribuan mahasiswa dan dosen yang tidak sepakat dengan revisi Undang-undang KPK, untuk membuat gugatan yang memiliki dalil kuat sehingga bisa menang.

Menurutnya, kekuatan kaum intelektual berada pada gagasan di dalam kepala mereka.

"Masa ribuan mahasiswa dan dosen kalah? Atau memang tidak berani mencoba?" ucap Adian Napitupulu.

Wiranto Ditikam, Jokowi Bakal Tetap Selfie Bareng Warga Saat Kunjungan Kerja

Sebelumnya, perwakilan mahasiswa menyampaikan desakan penerbitan Perppu KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahasiswa menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk meminta Jokowi membuka jajak pendapat terkait tuntutan itu.

"Kami mendesak negara membuat adanya agenda jajak pendapat."

Jokowi Susun Ulang Nama-nama Menteri Kabinet Kerja Jilid ll Setelah Bertemu SBY

"Antara negara, Presiden, dengan mahasiswa sampai 14 Oktober," ucap perwakilan mahasiswa bernama Dino Ardiansyah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti itu menyebut, apabila sampai batas waktu itu tuntutan tidak direalisasi, akan ada gerakan mahasiswa lebih besar lagi.

Dia pun menuntut Jokowi segera memberikan tanggapan.

Putri Penikam Wiranto Teriak Saat Densus 88 Gerebek Kontrakan Ayahnya: Jangan Siksa Bapak Saya!

"Kalaupun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kami pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," tegasnya.

Dino mengaku datang menemui Moeldoko untuk meluruskan kembali gerakan mahasiswa.

Sebab, dia menilai beberapa waktu terakhir isu gerakan mahasiswa digeser menjadi tidak substantif.

Penikam Wiranto Diduga Terpapar Paham Radikal, Menteri Agama: Cara Kita Beragama Harus Dimoderasi

"Kita mencoba membuka dialog dengan pemerintah untuk meluruskan kembali gerakan mahasiswa, sehingga tidak makin bias," jelasnya. 

Sebelumnya, mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permintaan itu dilakukan saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Mereka bahkan mengancam akan melakukan demonstrasi lebih besar lagi.

 DAFTAR Lengkap Panglima TNI Sejak Tahun 1945: Mayoritas dari Angkatan Darat

Mahasiswa memberikan tenggat penerbitan Perppu KPK hingga 14 Oktober 2019.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta mahasiswa untuk tidak menekan presiden Jokowi.

Baginya, penerbitan Perppu sepenuhnya wewenang Presiden.

 Ini Wajah Pencuri Celana Dalam Wanita di Tangerang, Mengaku untuk Dikoleksi

"Sebagai generasi baru dan masyarakat intelektual, jangan membiasakan diri melakukan tekanan."

"Mengancam itu tidak bagus. Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam, itu tidak bagus," katanya, saat menghadiri diskusi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Sebagai generasi baru, Ali Mochtar Ngabalin menyebut semestinya mahasiswa melakukan diskusi intelektual.

 Selalu Lemparkan Kata-kata Tak Enak Didengar, Moeldoko Bilang Buzzer Sudah Tidak Diperlukan Lagi

Baginya, narasi-narasi yang dibangun oleh mahasiswa seharusnya dengan cara yang bagus.

"Ruang-ruang diskusinya pakai pikiran dan hati. Karena yang sedang dipikirkan itu adalah masa depan bangsa dan negara."

"270 juta rakyat Indonesia. Jadi Presiden sama sekali tidak ragu. Apa yang telah diputuskan DPR itu menjadi keputusan politik negara," terangnya.

 Moeldoko: Bukan Mahasiswa Saja yang Didengar Presiden, Semua Harus Dipikirkan

Namun demikian, Ali Mochtar Ngabalin mengaku belum mengetahui apakah nantinya Presiden Jokowi akan menerima untuk menerbitkan Perppu KPK atau tidak.

"(Jokowi) ini kan orang Solo, orang Jawa. Jadi juga tidak tergesa-gesa mengambil keputusan kan."

"Jadi kasih ruang waktu, tidak ada masalah, insyaallah," ucapnya. (Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved