Terkait Kampung Akuarium, Pemprov DKI Harus Tegakan Aturan yang Berlaku

Pengamat Perkotaan Nirwono Joga, menilai jika status lahan Kampung Akuarium, milik negara, sebaiknya warga direlokasi ke permukiman terdekat

Terkait  Kampung Akuarium, Pemprov DKI Harus Tegakan Aturan yang Berlaku
WARTA KOTA/HAMDI PUTRA
Penampakan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu (14/4/2018). 

Saefullah menjelaskan, payung hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).

“Perda 1/2014 kita itu memang sudah waktunya untuk di-PK (Peninjauan Kembali) dan tahun 2020 waktunya evaluasi,” kata Saefullah, Jumat (11/10/2019). Pernyataan Saefullah sekaligus mengklarifikasi anggapan PK yang dilakukan DKI untuk memasukan rencana pembangunan rumah lapis di Kampung Akuarium.

Kata Saefullah, zona Kampung Akuarium di peta tata ruang berwarna merah, sehingga bisa digunakan untuk sarana pemerintah, termasuk kepentingan masyarakat.

“Sudah kami cek tadi itu peruntukannya ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan warnanya merah. Saya rasa kalau boleh memilih, antara kantor kelurahan di situ dengan tempat permukiman masyarakat, saya rasa Pemprov DKI Jakarta akan angkat bendera, ini lebih penting untuk masyarakat,” ujar Saefullah.

Ini Daftar Pasal UU Disiplin Militer yang Bikin Dandim Dicopot Usai Istrinya Nyinyir Soal Wiranto

Bayern Muenchen Geram dengan Sikap Didier Deschamps yang Tetap Panggil Lucas Hernandez

Ussy Sulistyawati Sampai Membuat Kantor dan Membangun Tim Untuk Mengisi Konten YouTube

Karena itu, pada 2020 mendatang Pemprov DKI Jakarta bakal membangun rumah lapis di Kampung Akuarium. Bahkan DKI telah membangun rumah tinggal sementara bagi warga yang pernah digusur pada 2016.

“Jadi itu bisa dibangun untuk permukiman saudara-saudara kita yang di Kampung Akuarium, pasti bisa. Sebelah kiri dan kanannya sudah kami bangun hunian sementara bentuknya letter C. Ada kelompok A, B dan C,” katanya.

Bagian tengah, lanjut Saefulah, akan dijadikan permukiman dengan pemandangan ke laut. “Jadi, bisa tembus ke Kalimantan, calon ibu kota. Dari situ tentunya pakai teropong mutakhir ya,” tambahnya berkelakar.

Sahabat Ungkap Akbar Alamsyah Ikut Demonstrasi Rusuh karena Terpancing Video di Instagram

LOWONGAN KERJA Yamaha Indonesia Jenjang SMA, SMK, D3 dan S1, Simak Syarat dan Link Pendaftarannya

Deretan 5 Pasukan Elit TNI Kebanggaan Indonesia yang Dikenal Efektif dan Efisien Saat Bertugas

Sementara untuk PK Perda RDTR-PZ, kata Saefullah, Pemprov DKI Jakarta melakukan PK untuk menyesuikan kondisi saat ini. Hal ini menyusul banyaknya proyek startegis nasional dan daerah sehingga diperlukan PK antara eksekutif dengan legislatif.

“PK itu maksimal terjadi perubahan 20 persen dari komposisi sebelumnya. Ini pun harusnya dimanfaatkan terkait dengan program strategis nasional dan daerah yang harus kami eksekusi,” kata Saefullah.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Agus Himawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved