Terkait Kampung Akuarium, Pemprov DKI Harus Tegakan Aturan yang Berlaku

Pengamat Perkotaan Nirwono Joga, menilai jika status lahan Kampung Akuarium, milik negara, sebaiknya warga direlokasi ke permukiman terdekat

Terkait  Kampung Akuarium, Pemprov DKI Harus Tegakan Aturan yang Berlaku
WARTA KOTA/HAMDI PUTRA
Penampakan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu (14/4/2018). 

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai jika status lahan Kampung Akuarium, milik negara, sebaiknya warga direlokasi ke permukiman terdekat. Hal ini dilakukan untuk menegakkan aturan yang berlaku.

“Jika tidak sesuai peruntukan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), kampung tersebut harus direlokasi ke permukiman terdekat berupa Rusunami. Kemudian lahan tersebut dikembalikan sesuai fungsi peruntukannya,” kata Nirwono, Jumat (11/10/2019).

Namun demikian, lanjutnya, untuk mengeluarkan kebijakan itu sebaiknya Pemprov DKI Jakarta mengecek kembali legalisasi sertifikat kepemilikan warga di sana.

Sooyoung SNSD Ditunjuk Sebagai Duta Festival Film Withbom

Nama Sutradara Bong Joon Ho Digunakan untuk Satu Bioskop di Texas

Saefullah: Bangun Rumah Lapis Tak Perlu Revisi Perda

Bila memang sesuai dengan RTRW dan RDTR serta sertifikat warganya sah, maka Pemprov DKI Jakarta bisa menata ulang kawasan itu.

Penataan ulangnya berupa hunian vertikal dengan satu tower-nya memiliki empat sampai enam lantai. Kemudian dilengkapi penyediaan infrastruktur berupa jalan sebagai akses, saluran air, jaringan listrik dan sebagainya.

“Di sana juga perlu diberikan ruang terbuka hijau (RTH) yang juga berfungsi sebagai tempat evakuasi bila terjadi bencana,” ujarnya.

Kata Nirwono, Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk menegur atau memberikan sanksi kepada Pemprov DKI Jakarta bila ada pelanggaran tata ruang. Apalagi Pemerintah Pusat telah menerbitkan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

“Perlu ditegaskan kepada seluruh pihak baik Gubernur DKI atau SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) harus bertanggung jawab bila ada pelanggaran tata ruang tersebut,” jelasnya. 

Payung hukum

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, memastikan pembangunan rumah lapis di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara tidak perlu merevisi payung hukum yang ada.

IU Rilis Foto Cover Album Barunya

Mabes Polri Sebut Kapolsek Menes Benar-benar Jadi Perisai saat Wiranto Ditikam

VIDEO: Athalla Naufal Putra Venna Melinda Jelaskan Kronologi Nyaris Dipukul Pakai Dongkrak

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Agus Himawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved