Berita Bekasi

Pemkot Bekasi Hapus Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pemkot Bekasi Hapus Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Ilustrasi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Muhammad Azzam

BEKASI, WARTAKOTALIVE.COM -- Pihak Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Langkah itu dilakukan sebagai salah satu langkah mempercepat target penerimaan pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda mengatakan kebijakan ini berlaku sejak 1 Oktober sampai 31 Desember 2019.

Penghapusan denda PBB-P2 itu didasari Peraturan Walikota Bekasi Nomor 103/2019 dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 973.7/Kep-386-Bapenda/IX/2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Tahun 2019.

"Jadi sanksi adminstrasi berupa bunga dan denda akibat PBB-P2 terutang tidak dibayar, atau terlambat dibayar dapat dihapuskan," ujar Aan, Jumat (11/10/2019).

Ia mengatakan penghapusan sanksi untuk percepatan target penerimaan dan penggalian potensi piutang pajak daerah.

Lalu sebagai stimulus bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran dan adanya sifat kepentingan sosial kemanusiaan.

"Dalam rangka percepatan target penerimaan akhir tahun ini, maka perlu menetapkan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 berupa bunga dan denda yang terutang," jelas Aan.

Lanjut dia, capaian PBB-P2 per 10 Oktober 2019, sudah mencapai Rp 445,6 Miliar atau 74,31 persen.

Angka ini setara dengan capaian pajak pada akhir Desember tahun 2018 sebesar Rp 417 Miliar.

“Capaian PBB tahun ini sudah bagus sekali dibanding tahun 2018 di periode yang sama," kata Aan.

Untuk itu, ia berharap target penerimaan pajak agar terus meningkat, terlebih adanya pemberlakuan program penghapusan sanksi adminitrasi piutang PBB-P2 tahun 2019.

"Hingga akhir Desember 2019 semoga target semua pajak daerah bisa dicapai," pungkasnya. (MAZ)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved