Jakarta

DKI Pertanyakan Kelanjutan Peninjauan Kembali Perda RDTR Terkait Kampung Akuarium

Pemprov DKI mempertanyakan kelanjutan peninjauan kembali Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ke DPRD DKI.

DKI Pertanyakan Kelanjutan Peninjauan Kembali Perda RDTR Terkait Kampung Akuarium
Warta Kota/Lutfhi Khairul Fikri
Warga sedang melihat desain Kampung Akuarium yang sedang dipamerkan, Selasa (24/9/2019). 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan kelanjutan peninjauan kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Upaya PK dilakukan untuk memasukan rencana DKI dalam membangun rumah berlapis di Kampung Akuarium, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara di tanah pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, rencana PK sudah diajukan DKI sejak kepengurusan DPRD yang lama, yakni periode 2014-2019.

Hingga kini, pembahasan mengenai PK masih mengendap di DPRD.

“Jadwal PK sebetulnya memang tahun 2019 ini, dan rencana perubahan (Perda) itu tidak lebih dari 20 persen dari komposisi sebelumnya,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (11/10/2019).

 Polda Metro Bekuk 8 Polisi Bandara Soetta yang Peras 5 Polisi Arab Saudi Sedang Liburan

 VIDEO POLITISI PDI Perjuangan Bentak-bentak dan Sebut Guru Besar UI Sesat, Dikecam Sejumlah Pihak

 Profesor UI Blak-blakan: Partai Pendukung Omong Kosong, Mana yang Bantu Jokowi?

 Detik-detik Perdebatan Arteria Dahlan dengan Emil Salim, Sempat Bikin Emil Salim Ikut Membentak

Saefullah mengatakan, rencana revisi Perda itu tidak hanya menyangkut rencana kerja strategis daerah DKI Jakarta saja. Tapi juga mengakomodir rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat.

“Perubahan 20 persen itu juga mengakomodir proyek strategis nasional (PSN) di antaranya proyek LRT (Light Rail Transit) Jabodebek. Itu kan belum ada di Perda RDTR dan PZ, jadi harus diakomodir, termasuk Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara sebagai rencana kerja strategis nasional juga,” ujar Saefullah.

Karena itu, Saefullah berharap bila Pimpinan Definitif DPRD DKI Jakarta dan alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2019-2024 telah dibentuk, pembahasan mengenai Perda ini bisa dilanjutkan.

Apalagi rencana PK Perda itu sudah diajukan sejak bulan Juli 2019 lalu.

“Barang (dokumen) sudah ada di sana (DPRD) tinggal mereka sekarang menyiapkan AKD untuk kepengurusan DPRD yang baru. Setelah semua terbentuk termasuk pimpinannya, ini (Perda) bisa kembali dibahas,” ungkap Saefullah.

Halaman
123
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved