Revisi UU KPK

VIDEO POLITISI PDI Perjuangan Bentak-bentak dan Sebut Guru Besar UI Sesat, Dikecam Sejumlah Pihak

Politisi PDI Perjuangan membentak-bentak sebut guru besar UI dan menyebut pemikirannya sesat, langdung dapat kecaman sejumlah pihak.

VIDEO POLITISI PDI Perjuangan Bentak-bentak dan Sebut Guru Besar UI Sesat, Dikecam Sejumlah Pihak
@trans7
Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menjadi trending topik setelah video dia membentak-bentak Prof Emil Salim dan menyebut Emil Salim sesat viral di media sosial, Kamis (10/10/2019) pagi ini. Arteria Dahlan jadi trending topik nomor 1 Kamis sekitar pukul 05:30. 

Setelah KPK berdiri pada tahun 2002, Emil menilai pemberantasan korupsi bertaji. Pejabat-pejabat negara yang korupsi mulai ditangkap. Dari Ketua MK hingga menteri dan kepala daerah.

"Selama KPK berdiri sejak 2002, hasilnya adalah ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR, Ketua DPRD, beberapa menteri, beberapa gubernur, macam-macam pejabat. Hal yang tidak pernah terjadi sejak sejarah bangsa kita berdiri," kata Emil.

Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Taufiequrachman Ruki, membantah pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh soal peluang pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo jika menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Adapun, Jokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

"Saya agak kaget Saudara Surya Paloh mengatakan apabila Presiden mengeluarkan perppu maka bisa di-impeach (dimakzulkan)," ujar Ruki saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

"Saya bilang ini apaan? Penerbitan Perppu itu konstitusional," kata dia.

Adapun konferensi pers tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti Franz Magnis Suseno, Bivitri Susanti, Mochtar Pabottingi, dan Emil Salim.

Mereka juga pernah bertemu Presiden 26 September lalu di Istana Merdeka. Ruki menuturkan, perppu adalah hak Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Presiden bisa menerbitkan Perppu KPK tanpa perlu berbincang dengan DPR.

"Jadi ketika Saudara Surya Paloh mengatakan bahwa Presiden bisa dimakzulkan, mau pakai apa?" kata Ruki.

"Presiden itu bisa dimakzulkan jika melakukan perbuatan pidana, misalnya menerima suap, baru bisa. Itu pun prosesnya harus melalui MK," tuturnya.

Sebelumnya, Surya Paloh mengatakan, Presiden Jokowi dan partai-partai pendukungnya sepakat untuk belum akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Alasannya, UU KPK tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Surya meminta semua pihak menunggu hasil uji materi dari MK.

Sebab, Jokowi terancam dimakzulkan jika menerbitkan perppu.

"Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan) karena itu," ujar Surya, Rabu (2/10).

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPK" Penulis : Christoforus Ristianto

Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved