Revisi UU KPK

Kinerja Legislatif Buruk, Pengamat Anggap DPR Lebih Butuh Dewan Pengawas Bukan KPK

DPR RI berdalih kinerja KPK yang buruk menjadi acuan dari dibutuhkannya dewan pengawas . Padahal DPR RI menjadi lembaga paling tidak dipercaya publik.

Kinerja Legislatif Buruk, Pengamat Anggap DPR Lebih Butuh Dewan Pengawas Bukan KPK
Youtube Najwa Shihab
Mata Najwa tema ragu-ragu Perppu KPK 

Kinerja KPK menjadi dalih DPR RI ingin lembaga tersebut diawasi oleh Dewan Pengawas.

Direktur Pusaka Universitas Andalas Feri Amsari mempertanyakan mengapa DPR RI tidak juga memiliki dewan pengawas.

Hal itu Feri ungkapkan di depan 3 anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Nasdem dan Gerindra.

“Jadi alasannya KPK bermasalah kerjanya, maka butuh dewan pengawas, emang DPR benar kerjanya?  kenapa tidak ada dewan pengawasnya?” kata Feri Amsari di acara Mata Najwa, Rabu (9/10/2019) yang dikutip Wartakotalive.

KPK Masih Bisa OTT, PDIP Nilai Tak Ada Kekosongan Hukum Sebagai Syarat Keluarkan Perppu

Padahal kata Feri, yang selama ini berkinerja buruk menurutnya ialah DPR karena tidak pernah mencapai 10 persen program legislasi nasional (Prolegnas) yang diundangkan.

“Setiap tahun prolegnas tidak pernah capai 10 persen, tapi DPR tidak pernah diawasi dan tidak pernah ada wacana untuk dibubarkan ,” kata Feri.

Hal inilah menurut Feri yang membuat publik geram ketika DPR RI memasukan unsur dewan pengawas ke dalam UU KPK yang baru saja disahkan.

“Kita dukung KPK karena kita yakin KPK selalu ingin dibunuh oleh politisi dan kita yakin KPK sudah dijalur yang benar,” jelas Feri.

Sebelumnya anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan berdalih jika kinerja KPK yang buruk menjadi alasan utama DPR merancang UU KPK.

Ia menuding dari seluruh janji program kinerja KPK hanya sedikit yang dapat dipenuhi oleh lembaga antirasuah tersebut.

Halaman
123
Penulis: Desy Selviany
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved