Kebijakan Publik

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Memberikan Pandangan Kritis Kebijakan Anies Soal Kampung Akuarium

Alasannya, rencana itu terbentur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Memberikan Pandangan Kritis Kebijakan Anies Soal Kampung Akuarium
Warta Kota/Lutfhi Khairul Fikri
Warga sedang melihat desain Kampung Akuarium yang sedang dipamerkan, Selasa (24/9/2019). 

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan mengkritisi rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam membangun rumah lapis di Kampung Akuarium, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada 2020 mendatang.

Alasannya, rencana itu terbentur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, apalagi status lahannya milik Perumda Pasar Jaya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, meminta DKI kembali mengkaji rencana memadukan rumah lapis dengan kawasan sejarah Museum Bahari.

Apalagi hunian warga saat era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah dibongkar karena pemerintahan saat itu ingin menjaga nilai sejarah dan budaya di lokasi.

“Pemerintah harus patuh pada rencana detail tata ruang yang sudah ditetapkan bersama. Apapun yang dilakukan oleh Pak Anies itu kan harus tetap berpedoman pada RTRW,” kata Gembong pada Kamis (10/10/2019).

Pelaku Penusukan Wiranto yang Tertangkap Merupakan Pasangan Suami Istri

Dalam kesempatan itu, Gembong justru menyebut pemerintah daerah berupaya mengelabui aturan dalam penataan itu.

Caranya menata kembali permukiman warga dengan dalih tidak menghilangkan wisata budaya yang ada di Kawasan Museum Bahari.

“Pak Anies mencoba mengelabui dan melanggar aturan dengan dalih tidak menghilangkan wisata budaya kita. Yah tidak boleh seperti itulah,” ujarnya.

Kata dia, kepala daerah saat ini harusnya menjalankan pemerintahan yang berkesinambungan dengan yang lama.

Jangan sampai karena lawan politiknya, justru kepala daerah yang sekarang mengeluarkan kebijakan sebaliknya padahal tidak sesuai dengan aturan.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved