Perkuat Sertifikasi SDM Kesos, Kemensos Gandeng Perguruan Tinggi

Penerapan standardisasi dalam praktik pekerjaan sosial mutlak dilaksanakan sebagai sebuah profesi.

Perkuat Sertifikasi SDM Kesos, Kemensos Gandeng Perguruan Tinggi
Dok. Humas Kementerian Sosial
Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluh Sosial Syahabuddin, memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Sertifikasi dengan Universitas Jurusan Kesejahteraan Sosial seluruh Indonesia, di Kuta, Bali, Selasa (08/10/2019). 

KUTA - Kementerian Sosial menyadari pentingnya membentuk sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial yang profesional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menetapkan standar profesi melalui sertifikasi kompetensi.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung segala upaya Kemensos meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial. Kendati memang, peningkatan kapabilitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial bukan pekerjaan ringan. 

“Upaya Kemensos mendorong proses dan tahapan perbaikan mutu SDM kesejahteraan sosial akan terus berjalan melalui kerja sama dengan pihak dan mitra terkait,” kata Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluh Sosial Syahabuddin, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Sertifikasi dengan Universitas Jurusan Kesejahteraan Sosial seluruh Indonesia, di Kuta, Bali, Selasa (08/10/2019).

Hadir dalam acara ini Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial  dan Penyuluh Sosial Tati Nugrahati; dan  Direktur Penjaminan Mutu, Kementerian Ristek Dikti, Prof. drh. Aris Junaidi,  Ph.d.

Kemudian hadir pula sebagai pembicara Deputi Bidang Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Dr. Sonny Harry B. Harmadi MM;  serta Kabag. Perencanaan  Kinerja dan Anggaran  Sekretariat Deputi SDM Aparatur, KemenPAN RB, Ir. Adi Junjunan Mustafa, M.Sc.

Hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Kajian Hukum dan Pengawasan, Febri Hendri. Selain itu, turut hadir sebagai nara sumber Staf Khusus Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial  Harry Z.  Soeratin;  Irjen Kemensos Dadang Iskandar,  dan Kepala Biro Hukum Sanusi. 

Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Sertifikasi dengan Universitas Jurusan Kesejahteraan Sosial seluruh Indonesia, di Kuta, Bali, Selasa (08/10/2019).
Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Sertifikasi dengan Universitas Jurusan Kesejahteraan Sosial seluruh Indonesia, di Kuta, Bali, Selasa (08/10/2019). (Dok. Humas Kementerian Sosial)

Syahabuddin menyatakan, rakor merupakan rangkaian proses mewujudkan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi bagi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

“Kegiatan ini untuk mendukung proses terlaksananya uji kompetensi, serta menjawab isu-isu dan kompetensi yang harus dimiliki bagi penyelenggara kesejahteraan sosial,"  katanya. 

Ia menambahkan, penerapan standardisasi dalam praktik pekerjaan sosial mutlak dilaksanakan sebagai sebuah profesi. Program ini lebih diarahkan kepada standardisasi kompetensi dan kualifikasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial. 

Standardisasi kompetensi dan penyelenggaraan sertifikasi untuk SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, katanya, dilakukan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melalui Lembaga Sertifikasi.

“Sedangkan fungsi standardisasi dan penyelenggaraan sertifikasi secara garis besar ditujukan kepada SDM kesejahteraan sosial aparatur dan non aparatur,” kata Syihabuddin.

Amanat sertifikasi bagi profesi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial itu, lanjut dia, diatur pada Pasal 33, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009. 

“Pembinaan terhadap SDM Kesejahteraan Sosial ditekankan pada peningkatan kesejahteraan sosial maupun peningkatan kapasitas serta hak-hak lainnya,” kata Syihabuddin. (*/chi)

Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved