Pelayanan Publik

Kepala BPN Kota Bekasi Minta Masyarakat Melaporkan Jika Dimintai Pungutan di Saat Pengurusan Dokumen

Jika masyarakat ada yang diminta, segera laporkan kepada saya, dan ke website aduan. Akan ada sanksi tegas bagi oknum yang melakukannya.

Kepala BPN Kota Bekasi Minta Masyarakat Melaporkan Jika Dimintai Pungutan di Saat Pengurusan Dokumen
Warta Kota/Muhammad Azzam
Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Bekasi, Deni Ahmad Hidayat 

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) BPN Kota Bekasi, Deni Ahmad Hidayat meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada pegawai BPN yang meminta uang pungutan saat proses pengurusan dokumen sertifikat.

"Jika masyarakat ada yang diminta, segera laporkan kepada saya, dan ke website aduan. Akan ada sanksi tegas bagi oknum yang melakukan hal itu untuk menjaga integritas dan marwah Pak Presiden, Pak Menteri dan BPN sendiri," ujar Deni saat ditemui di ruangannya Kantor ATR/BPN Kota Bekasi, Rabu (9/10/2019).

Deni juga membantah soal pengutipan uang paket atau pungutan liar (Pungli). Ia memastikan semua karyawan tidak mengutip kepada para warga maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan proses pengurusan dokumen, dengan didukung Pakta Integritas.

"Jadi sampai saat ini kami sampaikan tidak ada pungutan di wilayah kerja kami. Seandainya kita bakal tindak tegas," jelas dia.

Tiga Putri Sedarah Sukses Membunuh Ayah Pemerkosa Saat Tidur Pulas di Kursi dengan Tikaman Mematikan

Kemudian terkait keluhan masyarakat dan para PPAT soal pengurusan dokumen atau sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi yang berbelit, Deni menjelaskan itu dikarenakan terjadi miskomunikasi.

"Layanan online yang dikeluhkan itu penyebabnya karena adanya miskomunikasi maupun kesalahpahaman dalam mencerna penjelasan teknis sistem online yang diterapkan itu," ujar Deni.

Ia menyebut padahal sebelum penerapan sistem online terbaru itu 357 PPAT Kota Bekasi telah diundang untuk sosialisasi pengisian dokumen di sistem online dan telah dijelaskan oleh tim Kantah bagaimana cara input dan upload data dokumen, namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan dari teman-teman PPAT dalam input sistem online.

Seperti pendaftaran Balik Nama (BN), Hak Tanggungan (HT) dan Roya dan tidak sesuai dengan apa yang diarahkan petugas penyuluh.

Atas hal itu juga pihaknya langsung mempresentasikan kepada pengurus IPPAT. Dari contoh sepuluh dari puluhan data, ternyata masih banyak anggota PPAT yang belum paham sehingga terkendala dalam proses input maupun upload datanya.

"Umumnya banyak yang masih keliru. Contohnya yang harus diinput scan aslinya sertifikat, akta Jual beli, surat kuasa, namun yang dimasukan ke online malah foto copynya sehingga tidak terbaca oleh sistem, ada juga yang posisi dokumen tidak beraturan tidak sesuai dengan frame yang disiapkan oleh sistem," ungkap Deni.

Warga Pinangsia Juga Keluhkan Saluran Air yang Buruk Tak Hanya Dialami Warga Tanjung Duren

Khusus untuk Hak Tanggungan ada yang menulis nama Bank disingkat seperti BCA, BNI, BTN seharusnya ditulis lengkap sesuai dengan akta pendirian maupun beberapa kesalahan teknis lainnya akibat dari masih belum pahamnya seluruh peserta.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved