TV Kabel dan Parabola Harus Mendapatkan Persetujuan Hak Siar

TV Kabel dan parabola berlangganan harus mendapatkan persetujuan hak siar dari pemilik materi siaran Lembaga Penyiaran Swasta (FTA).

TV Kabel dan Parabola Harus Mendapatkan Persetujuan Hak Siar
thinkstockphotos
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, PALMERAH---- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan bahwa TV Kabel dan parabola berlangganan harus mendapatkan persetujuan hak siar dari pemilik materi siaran Lembaga Penyiaran Swasta (FTA) bila akan menayangkan materi siaran FTA.

Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Irsyal Ambiya, mengatakan, hal itu dikarenakan setiap lembaga penyiaran harus mencantumkan hak siarnya secara jelas.

Sedangkan Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPID DKI Jakarta, Tri Andry, meminta kepada lembaga penyiaran agar sebelum melakukan aktivitas penyiaran.

Maka seluruh materi siaran atau mata program acara wajib memiliki persetujuan hak menyiarkan dari lembaga penyiaran pemilik materi siaran.

Berikut 7 Kota yang Punya Daya Saing Tinggi di Sektor Properti

Pernyataan untuk meluruskan dari pernyataan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, Hisam Setiawan, yang menyatakan siaran free to air gratis bagi lembaga penyiaran berlangganan.

"Tidak ada kompromi mengenai hak siar dan hak cipta," kata Tri Andry dalam siaran pers resmi KPID DKI Jakarta, baru-baru ini.

Artinya, kata Tri Andry, setiap lembaga penyiaran harus berkerja sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 UU 32/2002 tentang Penyiaran.

Hak siar dan hak cipta atas suatu mata acara telah dilindungi dalam undang-undang tersebut.

"Yang dimaksud hak siar yakni hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program dan acara tertentu yang diperoleh secara sah yang dimiliki hak cipta atau pencipta," katanya.

Ini Alasan Sinergi Fintech dan Perbankan Tidak Bisa Dihindari

Tri Andry menegaskan, kloning siaran oleh TV kabel tanpa izin tidak saja melanggar UU, namun sangat merugikan pemilik hak siar tersebut.

Pemilik hak siar telah bekerja keras menghasilkan program acara, namun diedarkan seenaknya.

Tri Andry menuturkan walaupun LPS menggunakan sistem free to air (FTA) secara gratis, namun jika ada TV Kabel dan parabola berlangganan yang hendak menyiarkan, maka harus meminta izin terhadap pemilik Hak Cipta.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 dan 2 UU Hak Cipta.

Terungkap, Ekonomi Digital Indonesia Terbesar di ASEAN: Berapa Nilainya?

Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved