Revisi UU KPK

Pakar Hukum Ini Bilang Narasi Pemakzulan Presiden Terkait Perppu UU KPK Terlalu Mengada-ada

"Jadi enggak ada hubungannya antara yang dijalankan di MK dan apa yang akan diputuskan oleh Presiden itu enggak ada hubungannya sama sekali,

Pakar Hukum Ini Bilang Narasi Pemakzulan Presiden Terkait Perppu UU KPK Terlalu Mengada-ada
Kompas.com
Jokowi saat hadiri pelantikan 575 anggota DPR periode 2019-2024 Selasa (1/9/2019) pagi. DPR tak bisa lengserkan Jokowi hanya karena Perppu KPK 

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut, presiden tidak akan bisa dimakzulkan karena menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) atas sebuah UU.

Sekalipun perppu tersebut diterbitkan saat undang-undang yang berkaitan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), pemakzulan tetap tidak mungkin terjadi.

Pernyataan ini merespons wacana Presiden Joko Widodo yang sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu terhadap UU KPK.

Bivitri Susanti
Bivitri Susanti (Twitter)

Disebut-sebut, Presiden berpotensi dimakzulkan jika menerbitkan perppu karena UU KPK tengah diuji materi di MK.

"Tidak bisa (dimakzulkan). Jadi ini juga yang salah kaprah sih," kata Bivitri kepada Kompas.com, Senin (7/10/2019).

Ada 76,3 Persen Rakyat Indonesia Mendukung Jokowi Keluarkan Perppu KPK

Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan Jika Bikin Perppu KPK, Taufiequrachman Ruki Kaget

Bantah Hak Angket untuk Memakzulkan, Fahri Hamzah: Jokowi Tinggal 700 Hari Masa Mau Dijatuhkan

"Jadi enggak ada hubungannya antara yang dijalankan di MK dan apa yang akan diputuskan oleh Presiden itu enggak ada hubungannya sama sekali," katanya.

Bivitri mengatakan, kewenangan presiden menerbitkan perppu telah diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945.

Pasal tersebut menyatakan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang".

Waketum Partai Gerindra Bilang Revisi UU KPK Pesanan Bandit-bandit Pencuri Uang Negara

Dari bunyi pasal tersebut, tidak ada kondisi-kondisi yang dikecualikan, termasuk jika undang-undang tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"UU mana pun dicek enggak ada itu," ujar dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.

Halaman
1234
Editor: Wito Karyono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved