Breaking News:

Anggota DPR

Partai Koalisi Berebut Kursi, Hilang Sudah Fungsi Legislatif

Rapat Paripurna pengesahan jadwal acara sidang pemilihan pimpinan MPR yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, diwarnai interupsi.

Penulis: | Editor: Hertanto Soebijoto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/82016) 

Rapat Paripurna pengesahan jadwal acara sidang pemilihan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (2/10/2019) diwarnai interupsi.

Beragam sanggahan disampaikan fraksi partai politik untuk mengusung wakilnya maju sebagai Ketua dan Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Fenomena tersebut diungkapkan Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio telah diprediksinya sejak lama.

Tarik menarik serta lobi-lobi politik menurutnya akan berlangsung intens jelang sidang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MPR RI yang rencana digelar pada Kamis (3/10/2019).

"Ya memang ini sudah saya prediksi sejak lama, karena begitu masuk periode kedua pemerintahan Jokowi, masing-masing Partai Politik akan mencari panggungnya sendiri-sendiri untuk menyelamatkan panggung mereka nanti di tahun 2024," ungkap Hendri.

 Tak Tahan Lihat Adik Ipar Pakai Baju Tipis, Kakak Ipar Ajak Berzina Diimingi Duit 500 Ribu

 Megawati Soekarnoputri Buang Muka dan Menolak Bersalaman dengan Surya Paloh dan AHY Diduga Disengaja

 VIDEO: Istri dan Selingkuhan Gagal Bunuh Suami Pakai Jasa Pembunuh Bayaran

 5 Fakta Anggota DPR Lora Fadil Bawa 3 Istri Saat Pelantikan, Kerap Pusing Dibully Ketiga Istri

"Makanya jangan heran kalau kemudian masing-masing partai politik, ketua-ketuanya juga bermanuver untuk mendapatkan jabatan publik, supaya mereka tetap terlihat di atas," tambahnya.

Peran legislatif yang senyata berfungsi sebagai pengawas eksekutif justru memudar.

Bukan tanpa sebab, para legislator yang bertanggung jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan pro rakyat justru kerap kali bertemu dengan presiden.

"Kalau kemudian sistem pengawasan justru yang mengawasi adalah pendukung partai politik yang kemudian berada di jaringan koalisi pemerintah, bahkan sering sekali bertemu dengan presiden untuk mendiskusikan hal-hal lobi-lobi politik, ya apa yang mau diawasi, gitu kan," ungkap Hendri.

 Sulaiman Hardiman Pensiun Dini dari TNI Sentil Tudingan Soal Polisi Punya Hubungan dengan Penguasa

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved