Kini Jadi Wakil Rakyat, Begini Jawaban Mantan Jubir KPK Soal Korupsi di DPR RI

SEMPAT berada di KPK RI kini anggota DPR RI 2019-2024 Johan Budi terdengar lebih halus saat ditanya soal korupsi di lembaga legislatif.

Mantan juru bicara KPK itu menyebut jika tidak seluruh anggota DPR korupsi.

Johan tidak menampik soal pesimisme publik terhadap dirinya saat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

• DAFTAR Anggota DPR 2014-2019 yang Ditangkap KPK, Wakil Rakyat Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini

“Kalau kita mau jujur tentu lebih banyak pejabat selain DPR yang kena KPK,” kata Johan Budi saat diwawancarai Kompas Tv Selasa (1/10/2019).

Johan menuding, citra buruk anggota DPR RI itu tidak lepas dari pemberitaan media massa yang dianggap lebih menyorot keburukan DPR ketimbang kinerja baik wakil rakyat.

“Saya yakin banyak anggota DPR yang baik tapi selama ini yang muncul di pemberitaan anggota DPR yang ditangkap KPK, tapi jarang berita yang mengungkap anggota DPR yang turun ke rakyatnya” kata Johan.

• Jihan Fahira Terus Mendukung Pekerjaan dan Kesibukan Primus Yustisio Bekerja Sebagai Anggota DPR

Oleh karenanya, Johan optimis ia akan tetap menjadi pribadi yang sama saat menjadi anggota DPR RI.

“Saya ingin buktikan tidak abu-abu bisa jadi anggota DPR. Yakni dengan melaksanakan prinsip dimanapun berada, yaitu tidak koruptif misalnya juga dalam kampanye saya tidak mau money politic,” ujar Johan.

Diketahui kepuasan terhadap anggota DPR RI memang masih jauh di bawah harapan.

Dikutip dari Kompas.com berdasarkan survey Litbang Kompas, kinerja DPR RI periode 2014-2019 di akhir masa jabatan mendapat penilaian kurang memuaskan.

Hal ini diketahui berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 18-19 September 2019 terhadap 529 responden.

• Mudik Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Dipastikan Beroperasi

Ketidakpuasan publik itu tercermin dari 66,2 persen responden yang merasa belum terwakili aspirasinya oleh DPR periode 2014-2019.

Mayoritas responden juga tidak puas pada kinerja DPR, baik dalam fungsi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran.

Dari tiga fungsi itu, responden paling tidak puas pada fungsi legislasi. Sebanyak 63,7 responden menyatakan tidak puas, 24,4 persen menyatakan puas, dan 11,9 persen menjawab tidak tahu.

"Hampir dua pertiga publik (57-63 persen responden) menyatakan tak puas terhadap kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, kontrol terhadap jalannya pemerintah, juga dalam membuat anggaran belanja negara. Angka tersebut relatif menetap dari rangkaian jajak pendapat," ujar peneliti Litbang Kompas Susanti Agustina seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (23/9/2019).

• Perjuangan Tommy Kurniawan Terbayarkan Setelah Terpilih dan Dilantik Sebagai Anggota DPR 2019-2024

Adapun dari sisi kuantitatif, target penyelesaian program legislasi nasional (prolegnas) juga belum tercapai. Dari tahun 2015-2019, realisasi penyelesaian prolegnas prioritas selalu di bawah 50 persen per tahun.

Berkelindan dengan itu, DPR periode ini juga menjadi sorotan publik karena adanya sejumlah aksi penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang hendak disahkan pada akhir masa jabatan.

Sebelumnya   Penolakan RUU tersebu di antaranya revisi UU KPK yang telah disahkan dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

• Pelajar Dijanjikan Bayaran Rp 40 Ribu Agar Mau Ikut Demonstrasi Ricuh di Depan DPR

Namun demikian, RKUHP yang awalnya telah disepakati DPR dan pemerintah, akhirnya pengesahannya ditunda berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, publik masih menyimpan harapan terhadap idealisme anggota DPR dari partai politik pilihanya periode 2019-2024.

"Sekitar 59,5 persen responden menyatakan keyakinannya, sedangkan 37,1 persen responden berada pada titik tidak yakin dengan perjuangan/gagasan anggota DPR partai pilihannya," tutur Susanti.