Revisi UU KPK

99 Anggota Koalisi Anti Korupsi Dunia Soroti Revisi UU KPK, Ingatkan Pemerintah-DPR Ada Konvensi PBB

Koalisi lembaga antikorupsi dunia, UNCAC, mengkritisi revisi UU KPK yang dinilai akan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia

99 Anggota Koalisi Anti Korupsi Dunia Soroti Revisi UU KPK, Ingatkan Pemerintah-DPR Ada Konvensi PBB
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. 

Koalisi lembaga antikorupsi dunia, UNCAC, mengkritisi revisi UU KPK yang dinilai akan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Koalisi UNCAC ingatkan Indonesia ada Konvensi PBB terkait perang terhadap korupsi. 

Sejumlah lembaga antikorupsi dari berbagai negara yang tergabung dalam United Nations Convention against Corruption ( UNCAC) ikut menyoroti polemik revisi UU KPK

Sampai saat ini, polemik  revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) masih berlangsung setelah DPR dan pemerintah merevisi UU tersebut.

Dikutip dari situs resmi UNCAC, UNCAC khawatir penerapan UU KPK hasil revisi menggerorogoti kemampuan KPK dalam mencegah, menyelidiki, dan menuntut kasus korupsi secara efektif.

Koalisi UNCAC pun menyinggung Konvensi PBB Melawan Korupsi yang ditandatangani pada 2003 telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

Wartawan Ini Pelipis Matanya Sobek dan Kepalanya Bocor Dihajar Polisi Saat Liput Demo di Mapolda

BUSANA MULAN Jameela Dikritik Keras Pengamat Mode, Dianggap Tak Tampilkan Syariat Islam

"Pasal 6 dan 36 dari UNCAC mengharuskan setiap negara untuk memastikan keberadaan badan antikorupsi khusus dalam mencegah korupsi dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang harus diberikan kemandirian yang diperlukan dan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh yang tidak semestinya," tulis Koalisi UNCAC dikutip dari situs resmi UNCAC.

Koalisi UNCAC melanjutkan, mereka mengakui prestasi KPK dalam hal membongkar kasus korupsi.

Apalagi banyak kasus yang melibatkan pengusaha, lembaga peradilan, anggota legislatif, pejabat pemerintah, hingga tokoh politik senior.

Koalisi UNCAC juga memuji upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan KPK yang disebutnya telah menyelamatkan kekekayaan negara dalam jumlah besar.

"KPK telah memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi menurut organisasi masyarakat sipil Indonesia. Mengingat rekam jejak KPK yang kuat, kita khawatir dengan upaya untuk melemahkan peran KPK," lanjut Koalisi UNCAC.

Halaman
12
Editor: Suprapto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved