Tangerang

Masyarakat Desak Polisi Usut Kasus Joki Sertifikasi Rombongan PNS Pemkot Tangerang

Lembaga Lebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membongkar praktik joki yang dilakukan puluhan pejabat Pemkot Tangerang.

Masyarakat Desak Polisi Usut Kasus Joki Sertifikasi Rombongan PNS Pemkot Tangerang
Warta Kota/Andika Panduwinata
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Akhmad Lutfi di kantornya, Senin (30/9/2019) 

Lembaga Lebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membongkar praktik joki yang dilakukan puluhan pejabat Pemkot Tangerang.

Praktik joki ditemukan dalam pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Kasus ini sontak menggegerkan jagat publik. Terutama bagi masyarakat Kota Tangerang yang mengetahui rombongan aparatur sipil negara (ASN) ini melakukan kecurangan.

"Kepolisian agar mengusut tuntas kasus ini," ujar Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi kepada Warta Kota, Senin (30/9/2019).

Jandi menjelaskan perkara ini harus dibuka seterang - terangnya. Agar mereka para pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat mendapatkan efek jera.

 TRAGEDI Wamena Papua, Politisi Partai Gerindra Minta Jokowi Mundur, Ada Kepala Balita di Kampak

 Ditolak DPC PDIP Solo, Nama Gibran Sebagai Kandidat Wali Kota Malah Menguat, Ini Fakta-Faktanya

 NAJWA Shihab Meradang Disebut Antek Soeharto, Diserang Habis-habisan Foto dengan Tommy Viral

"Biar ASN lainnya juga tidak ikut - ikutan. Harus ada efek jera dan hukum tegas," ucapnya.

Menurut Jandi, rombongan ASN yang menggunakan joki itu dapat dijerat Pasal 378 KUHP. Yakni tentang tindakan penipuan.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Akhmad Lutfi mengaku telah mengetahui persoalan ini.

Dirinya merinci ada 28 pegawai yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

 Mujahid 212: Saatnya STM Berjuang Jaga NKRI

"Kami akan bentuk tim investigasi bersama Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan. Mereka jika memang benar - benar terbukti akan mendapatkan sanksi. Sanksi ringan berupa teguran dan sanksi berat seperti terhambatnya promosi jabatan," kata Lutfi saat dijumpai Warta Kota di ruang kerjanya. (dik)

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved