Direktur LKP Ibnu Jandi Minta Rombongan PNS Pakai Jasa Joki Ujian Sertifikasi Dipecat Saja!

Sertifikasi itu sendiri wajib sesuai Peraturan Wali Kota Kota Tangerang. Jika tidak punya sertifikasi itu maka tunjangannya bakal dipotong 25 persen

Direktur LKP Ibnu Jandi Minta Rombongan PNS Pakai Jasa Joki Ujian Sertifikasi Dipecat Saja!
WARTA KOTA/ANDIKA PANDUWINATA
Direktur Kebijakan Publik dan Pemerhati Pendidikan Ibnu Jandi melaporkan dugaan anggaran fiktif di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, ke Kejaksaan Agung. 

Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi menyoroti persoalan yang menimpa 28 pegawai negeri sipil ()PNS) Pemerintah Kota Tangerang yang melakukan kecurangan massal.

Mereka menggunakan joki dalam pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
Jandi yang juga merupakan warga asal Tanah Tinggi, Kota Tangerang meminta oknum PNS yang tersandung kasus tersebut mendapat hukuman berat.

“Kami dari masyarakat berharap agar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah memecat para pejabat yang menggunakan joki ini. Ini sungguh memalukan,” ujar Jandi kepada Warta Kota, Minggu (29/9/2019).

Jandi pun mendukung langkah yang diambil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Akhmad Lutfi dalam menangani persoalan ini.

Mereka oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan joki agar dapat diberikan sanksi seberat - beratnya sebagaimana PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

“Jika memungkinkan mereka agar dipecat saja. Karena sudah degradasi moralitas serta degradasi integritas,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Kabag Humas Pemkot Tangerang, Akhmad Riki Fauzan. Riki menyatakan jika memang terbukti melakukan kecurangan maka berdampak pada karir mereka kedepannya.

“Bisa saja tidak naik pangkat. Atau tidak naik jabatannya lama. Yang paling parah lagi diberhentikan,” ungkap Riki.

Terungkapnya kasus praktik joki dalam proses sertifikasi di Kota Tangerang setelah pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan investigasi dengan menempatkan petugasnya untuk menyamar sebagai peserta. Kasus ini pun menyeruak ke publik dan sontak menggegerkan masyarakat.

Bayar Rp 25 juta

Halaman
12
Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved