Breaking News:

Unjuk Rasa Mahasiswa

Yenny Wahid dan Sejumlah Tokoh Minta DPR Dengarkan Aspirasi Mahasiswa

Para tokoh Indonesia ingatkan DPR untuk merespon dan mendengar apa yang diingkankan rakyat melalui mahasiswa

Warta Kota/Joko Supriyanto
Polisi menghalau massa yang berada tidak jauh dari perlintasan kereta api Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019) malam. 

Jangan sudutkan mahasiswa

utri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, meminta pemerintah tidak asal menuduh aksi mahasiswa ditunggangi pihak tertentu.

Terlebih, kata Yenny Wahid, tudingan tersebut dihubung-hubungkan dengan ancaman terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

"Karena itu saya mengimbau kepada pemerintah agar tidak menggunakan retorika yang bisa dianggap menyudutkan mereka seolah-olah mereka mudah ditunggangi, melaksanakan aksi-aksi karena ada motif politik tertentu, itu harus dihindari retorika seperti itu," ujar Yenny Wahid kepada wartawan di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Panik Hadapi Demo Mahasiswa, Pengamat Politik Sebut Pemerintahan Jokowi Terlalu Ceroboh

Yenny Wahid mengingatkan seharusnya pemerintah lebih banyak mendengarkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

"Tentu yang kita utamankan sikap mau mendengarkan aspirasi yang mereka suarakan. Baru dengan cara seperti itu mahasiswa dan pelajar bisa lebih reda lagi emosinya," kata Yenny.

6 Fakta Fathur Mahasiswa UGM yang Kritisi RKUHP, Rela Jadi Martir untuk Bangsa

Menurut dia, mahasiswa yang berdemonstrasi murni menyuarakan aspirasinya tanpa ada motif politik tertentu.

Terlebih elite politik baik pemerintah dan DPR tidak pernah melibatkan mahasiswa maupun masyarakat dalam mengambil kebijakan.

Ia juga menilai, puncak ketidakpuasan mahasiswa terjadi saat DPR memilih Pimpinan KPK yang dinilai cacat etik serta merevisi Undang-undang KPK yang dinilai justru melemahkan kerja lembaga antirasuah tersebut.

Karena itu, Yenny meminta pemerintah bersikap bijak menanggapi demontrasi mahasiswa yang menolak Undang-undang KPK hasil revisi serta pengesahan RUU KUHP serta Pimpinan KPK yang dinilai bermasalah.

Halaman
1234
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved