Birokrasi

Pemerintah Kota Depok Kaji Wacana Penghapusan IMB

Walikota Depok Mohammad Idris khawatir menghapus IMB akan menimbulkan masalah baru yang justru menghambat pembangunan.

Pemerintah Kota Depok Kaji Wacana Penghapusan IMB
Wartakotalive.com/Vini Rizki Amelia
Walikota Depok Mohammad Idris Abdul Somad 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil beberapa waktu lalu mengungkapkan tentang keinginannya menghapus IMB saat menghadiri Rapat Koordinasi Kadin Bidang Properti di Jakarta, 18 September 2019.

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Omnibus Law.

Perppu tentang Omnibus Law itu akan menggantikan beberapa undang-undang sekaligus yang aturannya dianggap saling tumpang tindih. 

Alat Kelengkapan Dewan Belum Terbentuk, 50 Anggota DPRD Kota Depok Hingga Kini Belum Masuk Kantor

Sejak Dilantik 50 Anggota DPRD Depok Mangkir Tugas tapi Gaji Rp36 Juta per Bulan Tetap Lancar

Menurut Sofyan, IMB telah menjadi salah satu faktor penghambat investasi, terutama untuk sektor properti, sehingga perlu dihapus.

 "Izin IMB itu barangkali tidak diperlukan lagi nanti. Izin-izin yang selama ini merepotkan tidak diperlukan lagi. Tinggal kita buat standar-standarnya saja," kata Sofyan.

Yang perlu dilakukan pemerintah daerah nantinya adalah meningkatkan pengawasan pembangunan agar sesuai dengan rancangan yang diajukan dan telah mendapat persetujuan. 

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Ika Chandra Viyatakarti
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved