Giliran Wartawan Gelar Aksi Demonstrasi di Tangerang

SEJUMLAH wartawan yang mengatas namakan Aliansi Jurnalis Tangerang menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (26/9/2019).

Giliran Wartawan Gelar Aksi Demonstrasi di Tangerang
Warta Kota/Andika Panduwinata
Wartawan demonstrasi di Tangerang. 

SEJUMLAH wartawan yang mengatas namakan Aliansi Jurnalis Tangerang menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (26/9/2019).

Unjuk rasa tersebut berlangsung di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Para awak berita yang berasal dari tiga organisasi di antaranya Pokja Wartawan Harian Tangerang Raya, Forum Wartawan Tangerang (Forwat) dan Forum Komunikasi Wartawan Tangerang (FKWT) menuntut pengesahan empat rancangan undang - undang bukan hanya ditunda akan tetapi dibatalkan.

Demo Mahasiswa di Jakarta dan Bandung Disusupi Kelompok Anarko Sindikalisme, Polisi Punya Buktinya

Dalam orasinya, Rendi selaku Koordinator Aksi menegaskan, media sebagai pilar ke- 4 demokrasi mempunyai peran penting dalam terwujudnya tatanan masyarakat dan peradaban.

“Karena melalui media massa terjadi lah interaksi ide dan gagasan yang bebas serta terbuka untuk membangun ruang publik," ujar Rendi.

Ia menilai wartawan dapat menjalankan tugas jurnalismenya tentu dilindungi oleh Undang - undang. Untuk itu dirinya berpendapat semua pihak wajib menghargai dan tunduk kepada Undang - undang sebagai bagian dari kerja jurnalistik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

“Terkait kerja jurnalisme kawan - kawan yang hari ini sebenarnya sudah diatur dan dilindungi dalam UU pers dan semua pihak hari ini yang berkesempatan hadir dari pihak kepolisian, Satpol PP juga dilindungi Undang - undang untuk menyampaikan pendapat. Kan ada aturan apalagi teman - teman pers yang menjalankan tugas fungsinya mewartakan kebenaran,” ucapnya.

Andri Permana anggota DPRD Kota Tangerang dari fraksi PDIP yang menerima para pengunjuk rasa menjelaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kota Tangerang untuk menyampaikan aspirasi yang saat ini tengah disampaikan oleh para pendemo.

“Penundaan pengesahan empat RUU suara publik sudah didengar. Jika dewan periode 2014 - 2019 batal mengesahkan maka ini menjadi agenda prioritas periode berikutnya. Itu pun kalau dimasukan agenda prioritas legislatif nasional,” kata Andri.

94 Orang Ditangkap Terkait Demo Mahasiswa Rusuh di Gedung DPR

Ia menilai demonstrasi di sekitar Senayan yang berujung anarkis merupakan ulah perusuh. Polisi sudah menyatakan adanya perusuh yang bukan bagian dari mahasiswa

“Sebagai warga negara saya juga menolak pengesahan rancangan RKUHP yang menurut hemat saya masih memuat sejumlah Pasal yang berpotensi merugikan hak - hak sipil dan hak - hak konstitusional masyarakat secara luas. Tidak ada urgensi mendesak untuk segera mensahkan RKUHP yg masih sangat bermasalah tersebut,” ungkapnya.

Di samping itu, pengesahan RKUHP masih terdapat Pasal - pasal yang dinilai masih banyak merugikan hak - hak masyarakat sipil.

“Jangan sampai masyarakat sipil dirugikan saat terbitnya Undang - undang tersebut,” papar Andri.

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved