BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Jakarta Pusat Kerja Sama Tangani Perusahaan Tak Patuh

BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Jakarta Pusat Kerja Sama Tangani Perusahaan Tak Patuh

Warta Kota/Feryanto Hadi
BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Jakpus Tandatangani MoU Mengenai Penanganan Perusahaan Tak Patuh di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019). 

Pihak BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jakarta Pusa terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kebon Sirih, dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gambir menandatangani perpanjangan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Kerja sama dilakukan terkait penanganan perusahaan tidak patuh dalam  penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"MoU ini tentunya sebagai payung.  Tentunya ke depan kami sebagai pengacara negara, apabila dibutuhkan BPJS selaku klien kami, dapat melakukan tindakan bantuan hukum mitigasi maupun non mitigasi," ujar Kepala Kejari Jakarta Pusat, Sugeng Riyanta usai menandatangani MoU di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

BPJS Ketenagakerjaan Slipi Berikan Santunan Puluhan Juta Kepada Peserta

Alokasikan Rp 90 Miliar, Pemkot Tangsel Jamin Warga Tidak Dipersulit dalam Pelayanan BPJS Kesehatan

Melalui Perisai, BPJS Ketenagakerjaan Raih Apresiasi Innovation Recognition Award dari ASSA

Sugeng mengungkapkan, kerjasama yang sudah berjalan sejauh ini adalah soal optimalisasi penagihan dan pemulihan keuangan negara melalui penagihan perusahaan tidak taat iuran.

"Apabila pendekatan tidak patuh, tentu ada pendekatan yang dilakukan. Kami undang untuk diberikan pencerahan dan pada akhirnya ada kesepakatan dia segera melakukan pembayaran terhadal premi-premi yang menjadi kewajiban. Terakhir dalam waktu hanya dua hari kami bisa menarik uang sekitar Rp1 miliar," ungkapnya.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba Amdaustri Putra Tura mengungkapkan, selama dua tahun terakhir bekerjasama dengan Kejari Jakarta Pusat, banyak hal positif yang sudah tercapai.

"Dalam dua tahun terakhir, bersama Kejari Jakarta Pusat, untuk tiga cabang yakni Salemba, Gambir dan Kebon Sirih berhasil menarik lebih dari Rp20 miliar tunggakan dari perusahaan," ungkap Riri, sapaan Amdaustri.

Riri yang juga menjadi koordinator kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jakarta Pusat menambahkan, penagihan terhadap penunggak iuran dilakukan secara persuasif selama enam bulan pertama.

Peserta BPJS Kesehatan yang Mau Naik Kelas Tidak Perlu Bayar Apapun Lagi

Ikut Pelatihan Safety Riding BPJS-TK dan Korlantas Polri, Fajar Ingin Berbagi Pengetahuan

BPJS Kesehatan Defisit, Asosiasi Klinik Menjerit: Pasien Pindah ke Puskesmas

Namun, jika upaya itu tidak berhasil, pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta bantuan kepada pihak Kejari Jakarta Pusat.

"Kalau enam bulan ke atas kita serahkan ke kejaksaan. Kalau sebelum enam bulan kita masih ada upaya persuasif. Kalau belum berhasil, bisa kita serahkan ke lembaga hukum dalam hal ini Kejari Jakpus," ungkapnya.

Riri menegaskan, penegakan kepatuhan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bersama Kejari turut bantu dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di wilayah Jakarta Pusat

“Kami apresiasi kinerja Kejari dalam kerja sama yang dilakukan selama ini. Kami mengharapkan ke depannya Kejari akan terus bersinergi, khususnya  terkait adanya pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (TMP2T) kepada perusahaan tidak patuh sesuai dengan PP 86 Tahun 2013,” ujarnya.

Menurutnya, sanksi pidana untuk setiap perusahaan tidak patuh juga diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Upaya hukum tersebut  ditujukan untuk  perusahaan-perusahaan yang kerap memberikan edukasi hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan namun tetap memilih untuk tidak patuh.

"Kami mengharapkan perusahaan untuk lebih taat dalam membayarkan iuran. Sebab, itu adalah menjadi hak dari pekerja," tandas Riri.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri  oleh Singgih Marsudi selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gambir, Tonny Widijo Kristanto selaku Kepala Cabang BPJS  Ketenagakerjaan Kebon Sirih, Feni Nilasari selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jakarta Pusat, para Wasrik dan Jaksa Pengacara Negara dari Kejari Jakarta Pusat.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Agus Himawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved