Parlemen

Ruang Kerja DPRD Depok Kosong, Aktivis: Politisi Busuk, Enggak Layak di Parlemen

"Sudah ada pimpinan dewan, jadi prinsipnya sebagai anggota mereka harus aktif yakni mulai menampung aspirasi masyarakat."

Ruang Kerja DPRD Depok Kosong, Aktivis: Politisi Busuk, Enggak Layak di Parlemen
warta kota
50 anggota DPRD Kota Depok resmi dilantik dan pengambilan sumpah untuk masa jabatan 2019-2024 di Ruang Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Sukmajaya, Kota Depok, 3 September 2019 lalu. 

Anggota DPRD Depok periode 2019-2024 sudah dilantik pada 3 September lalu. 

Namun, memasuki pekan keempat sejak dilantik, para anggota parlemen Depok yang terpilih lewat Pemilu yang digelar April lalu itu, belum juga mulai bekerja. 

Ketua Komite Pergerakan Nasional (Kompernas) Torben Rando mengritik awal buruk yang dilakukan kerja DPRD Depok periode ini.

Sejak Dilantik 50 Anggota DPRD Depok Mangkir Tugas tapi Gaji Rp36 Juta per Bulan Tetap Lancar

Alat Kelengkapan Dewan Belum Terbentuk, 50 Anggota DPRD Kota Depok Hingga Kini Belum Masuk Kantor

Rando mengatakan, sebagai dewan yang sudah di sumpah dan menjabat sebagai pejabat negara, sudah seharusnya mulai beraktivitas walaupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk.

"Kan sudah ada pimpinan dewan, AKD hanya penunjang tapi prinsipnya sebagai anggota mereka harus aktif yakni mulai menampung aspirasi masyarakat," tutur Rando saat dihubungi via telepon, Rabu (25/9/2019).

Rando mengatakan, sebagai wakil rakyat, mereka harus mulai melihat kondisi sosial di masyarakat mengenai apa yang perlu dijadikan bahan arah pembangunan.

KPU Depok Tuntut Komitmen Pemkot Depok Terkait Pendanaan Pilkada 2020

Pradi Supriatna Siap Tantang Walikota Depok di Pilkada 2020

"Mereka harus segera merealisasikan janji-janji politiknya ketika mereka berkampanye," ujarnya. 

Rencananya, DPRD Kota Depok akan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengucapan sumpah pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 di komplek Kota Kembang, Grand Depok City, Depok, Jumat (27/9/2019).

Lambatnya kinerja di parlemen, Ranso mengatak hal tersebut akan menghambat seluruh sistem pemerintahan di Kota Depok.

Wakil Walikota Depok Bantah Melompat ke PDIP, Tapi Akui Penjajakan Koalisi

Mohammad Idris Masuk Jalur Khusus DPP PKS untuk Bertarung di Pilkada Depok 2020

Terlebih sesuai dengan peraturan, 50 orang tersebut sudah mulai menerima gaji meski belum bekerja maksimal.

Halaman
12
Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Ika Chandra Viyatakarti
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved