Breaking News:

Revisi UU KPK

JOKOWI Ogah Terbitkan Perppu Batalkan Revisi UU KPK, ICW Usulkan Penghargaan Ini Dicabut!

Ogah Terbitkan Perppu Cabut UU KPK, ICW Usul Penghargaan BHACA Jokowi Bisa Dicabut

Editor: Yaspen Martinus
Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan keterangan pers terkait situasi di Papua kepada para jurnalis di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). 

"Enggak ada (rencana terbitkan Perppu)," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Ketika ditanya perbedaan sikap antara revisi UU KPK dan RUU lainnya yang meminta ditunda pengesahannya oleh DPR saat ini, Jokowi menyebut revisi UU KPK merupakan inisiasi DPR.

 BREAKING NEWS: Anggota TNI Gugur Dibacok Massa Mahasiswa di Wamena Papua, Begini Kronologinya

"Yang satu itu (revisi UU KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU KUHP, Pertanahan dan lainnya) pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah," jelas Jokowi.

Aksi unjuk rasa terus terjadi setelah revisi UU KPK disahkan.

Presiden pun diminta untuk menerbitkan Perppu sebagai salah satu cara untuk membatalkan revisi UU KPK.

 Kader Partai Gerindra Garut: Mulan Jameela Dulu Pelakor, Sekarang Perekor Alias Perebut Kursi Orang

"Kalau Presiden merasa ada kondisi darurat yang butuh penanganan langsung dan segera, dia bisa keluarkan Perppu tanpa harus meminta pandangan siapa pun."

"Itu kan prerogatif Presiden," beber Peneliti Formappi Lucius Karus di Jalan Tarumanegara, Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (22/9/2019). 

Hambat Investasi

Jokowi berbeda sikap soal revisi Undang-Undang KPK dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana, meski keduanya mendapatkan tentangan dari masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, terdapat berbagai alasan pemerintah menyetujui revisi Undang-undang KPK.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved