Terorisme

DKI Giatkan Sosialisasi Bahaya Radikalisme Menyusul Penggerebekan Teroris

Pemprov DKI bakal menggiatkan sosialisasi mengenai bahaya paham radikalisme lewat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di tiap kota administrasi.

DKI Giatkan Sosialisasi Bahaya Radikalisme Menyusul Penggerebekan Teroris
Warta Kota
Forum Kerukunan Umat Beragama, (FKUB) Jakarta Barat, Polri, TNI, KPU, Bawaslu dan sejumlah toko agama serta masyarakat bersama mendukung Pemilu 2019 dengan aksi pemasangan 1000 sepanduk yang berisi menolak tempat ibadah untuk kepentingan Kampanye, Issue Hoax, Sara dan Radikalisme. (Jumat (11/1). (Foto dok) 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggiatkan sosialisasi mengenai bahaya paham radikalisme lewat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tiap kota administrasi di wilayah setempat.

Hal ini berkaca pada penggerebekan terduga teroris di Jalan Belibis V, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (23/9/2019) lalu.

Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri mengatakan, selama ini pemerintah daerah telah berupaya menekan potensi penyebaran paham radikalisme di masyarakat lewat FKDM.

Salah satu upayanya melalui sosialisasi yang melibatkan polisi dan TNI.

“FKDM berperan aktif untuk mengingatkan warga bahwa rombongan celana cingkrang itu bukan lawan dan musuh kita,” kata Taufan saat dihubungi pada Rabu (25/9/2019).

 PROF LIPI Sebut Jokowi Mulai Panik Hadapi Gelombang Demo Mahasiswa, Panggil Kapolri dan Panglima TNI

 Panik Hadapi Demo Mahasiswa, Pengamat Politik Sebut Pemerintahan Jokowi Terlalu Ceroboh

 5 Fakta Ketua BEM UI yang Viral Karena Sebut DPR RI Sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat

Taufan tidak memungkiri banyak masyarakat yang memiliki stigma terhadap para lekaki bercelana cingkrang atau menggantung, dan perempuan bercadar.

Padahal tidak semua orang yang berpakaian itu melekat pada paham radikalisme, tapi karena mengikuti sunnah rasul.

“Justru perlu didekati sama-sama, dan mereka alirannya bagus Aswaja (Ahlus-Sunnah wal Jama’ah) atau golongan yang menjalankan sunnah rasul,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga tidak mengekang aktivitas para majelis atau organisasi masyarkat Islam untuk melaksanakan kegiatan.

Apalagi biasanya kegiatan mereka sudah dilaporkan kepada pihak terkait seperti kepolisian dan pemerintah daerah.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved