Breaking News:

Revisi UU KPK

Moeldoko Sebut KPK Bisa Hambat Investasi, Ini Kata Komisi Pemberantasan Korupsi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, terdapat berbagai alasan pemerintah menyetujui revisi Undang-undang KPK.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/5/2019). 

Presiden pun diminta untuk menerbitkan Perppu sebagai salah satu cara untuk membatalkan revisi UU KPK.

Kader Partai Gerindra Garut: Mulan Jameela Dulu Pelakor, Sekarang Perekor Alias Perebut Kursi Orang

"Kalau Presiden merasa ada kondisi darurat yang butuh penanganan langsung dan segera, dia bisa keluarkan Perppu tanpa harus meminta pandangan siapa pun."

"Itu kan prerogatif Presiden," beber Peneliti Formappi Lucius Karus di Jalan Tarumanegara, Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (22/9/2019). (Seno Tri Sulistiyono/Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved