Breaking News:

Revisi UU KPK

Moeldoko Sebut KPK Bisa Hambat Investasi, Ini Kata Komisi Pemberantasan Korupsi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, terdapat berbagai alasan pemerintah menyetujui revisi Undang-undang KPK.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/5/2019). 

Febri Diansyah menjelaskan, jika melihat data yang ada, dari izin bisnis dan dokumen soal investasi yang dikeluarkan pemerintah, justru saat ini terjadi peningkatan investasi.

Kakak Beradik di Lampung Makan Kucing, Mereka Bilang Rasanya Seperti Daging Ayam

Oleh karena itu, dia meminta agar pernyataan Moeldoko didukung riset dan kajian sistematis.

"Jadi, pernyataan-pernyataan atau kesimpulan yang disampaikan pada publik, sangat diharapkan itu berdasarkan riset dan kajian yang sistematis."

"Agar masyarakat kemudian mendapatkan informasi yang benar," ucap Febri Diansyah.

Tak Berencana Terbitkan Perppu

Presiden Jokowi tidak berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.

"Enggak ada (rencana terbitkan Perppu)," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Ketika ditanya perbedaan sikap antara revisi UU KPK dan RUU lainnya yang meminta ditunda pengesahannya oleh DPR saat ini, Jokowi menyebut revisi UU KPK merupakan inisiasi DPR.

BREAKING NEWS: Anggota TNI Gugur Dibacok Massa Mahasiswa di Wamena Papua, Begini Kronologinya

"Yang satu itu (revisi UU KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU KUHP, Pertanahan dan lainnya) pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah," jelas Jokowi.

Aksi unjuk rasa terus terjadi setelah revisi UU KPK disahkan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved