Breaking News:

Demo Mahasiswa

Masyarakat Patungan Aksi Demo Mahasiswa, Terkumpul Hingga Rp150 Juta

Dana masyarakat yang terkumpul untuk aksi demonstrasi Gejayan Memanggil mencapai Rp150 juta hingga Selasa (24/9/2019).

KOMPAS.com/M ZAENUDDIN
Ribuan Mahasiswa melakukan aksi demo di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). Mereka menolak pengesahan RKUHP. 

Donatur menyumbangkan dana mulai dari Rp2 ribu hingga Rp500 ribu untuk aksi yang digelar di beberapa kota di Indonesia itu. Mayoritas diantaranya menyumbangkan donasi sebesar Rp50 ribu.

Lewat donasi itu masyarakat menitipkan pesan untuk para mahasiswa yang turun berunjuk rasa.

“Tetap solid satu suara jangan terpancing provokasi. Semoga Allah selalu mengiringi langkah kita semua,” tulis anonim yang turut menyumbangkan donasi.

“Semangat adik adik mahasiswa. wakili kami untuk menyuarakan keresahan kami,”

Diberitakan Kompas.com sebelumnya berbagai aksi demonstrasi dilakukan serentak di seluruh Indonesia 23 hingga 24 September 2019.

Pemkot Bekasi Lambat Bertindak, Warga Turun ke Jalan Hadang Truk Tanah Pencabut Nyawa

Secara garis besar aksi unjuk rasa itu menuntut hal yang sama, yakni meminta pemerintah membatalkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membatalkan pengesahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi, hingga soal kebakaran hutan.

Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, aksi mahasiswa turun ke jalan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan melihat proses pengesahan sejumlah RUU yang dianggap terburu-buru.

"Ada kecurigaan terhadap Dewan (DPR) yang kemudian diakomodasi Presiden dengan waktu yang begitu cepat sehingga menimbulkan kecurigaan," ucap Imam Prasodjo kepada Kompas.com, Senin (23/8/2019).

"Tapi begitu tahu informasi yang lebih dalam, banyak pasal yang menimbulkan tanda tanya, bahkan kesimpulan banyak sekali pasal yang seharusnya tidak diundangkan," kata Imam.

Tilang Elektronik Akan Berlaku di 8 Titik Tol Jabodetabek, Ini Prioritas Pelanggaran yang Ditilang

Revisi UU KPK, misalnya, hanya butuh belasan hari hingga disahkan. Bahkan, kali ini Presiden Joko Widodo langsung memuluskan pembahasan di DPR RI.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved