Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat di Indonesia Jumlahnya Tidak Sampai 1 juta Orang

Tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Indonesia masih minim, jumlahnya tak sampai satu juta orang.

Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat di Indonesia Jumlahnya Tidak Sampai 1 juta Orang
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Kongres tenaga kerja konstruksi di Jakarta. 

Tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Indonesia masih minim, jumlahnya tak sampai satu juta orang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang bersertifikat jumlahnya masih minim. Sehingga perlu dilakukan upaya pelatihan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia ada lebih dari 8 juta orang.

Namun jumlah itu tidak sesuai dengan mereka yang bersertifikat.

"Tapi yang bersertifikat belum ada satu juta. Padahal sertifikasi itu standarisasi kompetensi tenaga kerja, baik itu tukang ahli madya maupun terampil," kata Basuki, Minggu (22/9/2019).

Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya seperti pelatihan agar jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi semakin banyak. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Indonesia Joko Widodo.

"Makanya sesuai perintah presiden, harus secara masif dilakukan training pelatihan untuk dapat sertifikasi," ujar Basuki.

Basuki sendiri menyambut positif kongres pertama Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (DPN Perkasa) yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR.

Asosiasi para tukang itu tentunya akan lebih menyentuh akar rumput di bawah untuk bekerja sama membina keterampilan kompetensi para tenaga kerja konstruksi.

"Makanya ini juga untuk bisa mempercepat sertifikasi, itu harus. Pertama kali program kerjanya nggak usah muluk-muluk, sertifikasi," kata Basuki.

Ketua Majelis Tinggi DPN Perkasa Haidar Alwi mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia.

"Kalau mereka disertifikasi, tidak lulus misalnya, maka akan diedukasi dulu, disertifikasi ulang. Tapi kalau yang memenuhi syarat, bablas, semacam SIM-nya lah," katanya.

Sehingga selain untuk melindungi tenaga kerja konstruksi itu sendiri, sertifikasi juga bisa melindungi konsumen karena dikerjakan oleh tenaga profesional di bidangnya

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved